NasDem Jatim Minta KPU Tidak Bikin Gaduh

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur, Sri Sajekti Sudjunadi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak membuat gaduh jelang tahun politik dengan kebijakan yang diambil. Salah satunya kebijakan Pemilu 2024 proporsional tertutup.

"KPU jangan menciptakan problem dan kegaduhan baru dalam kehidupan nasional, dan bahkan membuat kemunduran demokrasi kita," ujar Sri Sajekti Sudjunadi, Jumat 30 Desember 2022.

Perempuan yang akrab disapa Janet itu mengaku, kebijakan tersebut justru kemunduran dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Berkaca pada UU, pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk itu, ia meminta KPU untuk fokus melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu sesuai UU.

"KPU jangan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya juga mengkritik statemen Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Selain tidak patut dan tidak etis, pernyataan tersebut juga melangkahi wewenang dan kapasitasnya.

Anggota DPR RI ini menerangkan, sistem pemilu jika benar kembali ke sistem proporsional tertutup, maka terjadi kemunduran luar biasa.

"Selain menutup peluang rakyat untuk mengenal caleg (calon legislatif), rakyat juga dipaksa memilih 'kucing dalam karung'," ujar Willy.

Wakil Ketua Baleg DPR ini menerangkan, sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem sebelumnya.

"Sistem proporsional terbuka dahulu dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi. Ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya. Dengan kembali ke proporsional tertutup artinya demokrasi kita mengalami kemunduran," terangnya.

Willy juga mengingatkan, jika menggugat oligarki maka sistem Pemilu tertutup justru representasi dari hal tersebut. Sebab, di dalam sistem semacam itu untuk mendapatkan nomor urut kecil menjadi pertarungan tersendiri di dalam partai. Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal.

"Proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai," terangnya.

Politisi muda dari NasDem ini tidak menyangkal masih ada pekerjaan rumah (PR) dan kekurangan dalam sistem pemilu yang kita jalankan saat ini.

"Namun jangan karena kekurangan yang ada, pilihannya adalah kemunduran. Itu sesat pikir namanya. Kalau kita ingin memperbaiki maka harus maju cara berpikirnya, bukan romantisme dengan sistem lama yang dulu kita koreksi sendiri," pungkasnya.