NasDem Harus Keluar dari Kabinet Jokowi?

Zulfan Lindan, politikus NasDem menyatakan, Anies Baswesdan adalah antitesa atau kebalikan dari Joko Widodo. Karena itu Partai NasDem memilih untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden pada Pilpres 2024.

Pernyataan Zulfan Lindan ini segera direaksi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Zulfan Lindan mengeluarkan pernyataan itu dalam program Adu Perspektif bertema 'Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi' yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik. "Ada perbedaan yang jelas antara Anies dengan Jokowi,” katanya.

Segera saja Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan terkejut atas pernyataan Zulfan tersebut. “Jujur, saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi,” katanya. Hal ini dapat menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius.

“Antitesa artinya merupakan kondisi yang samasekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut. Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas NasDem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis. Bukankah dukungan NasDem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader NasDem, kecuali NasDem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies.”

“Problematika di pemerintahan Pak Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Lalu dimana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi, ketika gerak capres yang didukung oleh Partai NasDem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?” Tanya Hasto.

“Apakah dukungan NasDem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi itu, tidak diikuti oleh dukungan kader partai tersebut yang menjadi pembantu Presiden Jokowi?” tanyanya lagi.

Menurut Hasto, problematika juga muncul, ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara, lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit,” kata Sekjen PDI Perjuangan.

Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan. “Fatsoen politik demokrasi meniscayakan NasDem harus menyatakan keluar dari Kabinet Pemerintahan Jokowi. Atau presiden melakukan reshuffle,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.(nis)