Myanmar Tolak Tuduhan PBB Lakukan Genosida Terhadap Rohingya

Pemerintah Myanmar hari ini Rabu 29 Agustus membantah temuan hasil investigasi PBB yang menyatakan militer Myanmar melakukan genosida atau pemusnahan terhadap etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menolak hasil temuan PBB tersebut.

Myanmar mendapat tekanan internasional  pekan ini atas penindasan militer tahun lalu yang mendorong lebih dari 700.000 minoritas Muslim Rohongya mengungsi ke Bangladesh.

Pada hari Senin 27 Agustus lalu, penyelidikan PBB secara rinci mengingkapkan bukti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan  yang dilakukan dalam skala besar terhadap etnis Rohingya, termasuk tindakan pemerkosaan dan kekerasan seksual, pembunuhan massal, dan menerapkan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran.

Dalam sesi pembahasan di Dewan Keamanan PBB Selasa malam kemarin, beberapa negara - termasuk AS - menyerukan para pemimpin militer Myanmar untuk dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kejahatannya.

Namun Myanmar pada hari ini menolak temuan  PBB itu, yang di dalam negeri menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan sipil dan militernya.

"Kami tidak mengizinkan Misi Pencarian Fakta PBB untuk masuk ke Myanmar, itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, seperti dikutip Global New Light of Myanmar.

Dia menunjuk pada pembentukan Komisi Penyelidik Independen, yang menurutnya dibentuk untuk menanggapi "tuduhan palsu yang dibuat oleh badan-badan PBB dan komunitas internasional lainnya."

Negara ini memiliki "toleransi nol untuk pelanggaran hak asasi manusia," kata Zaw Htay, tetapi ia menambahkan bahwa "bukti kuat" termasuk catatan dan tanggal dari setiap dugaan pelanggaran harus diberikan sebelum penyelidikan dilakukan.

Pemerintah akan mengambil "tindakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia," katanya.

Zaw Htay juga mengecam Facebook karena mengunggah dan membulli foto-foto  kepala militer Myanmar dan petinggi militer lainnya pada hari Senin.

Raksasa media sosial itu mengakui terlalu lambat untuk bereaksi terhadap krisis, yang melihat platformnya - sangat populer di Myanmar - menjadi inkubator pidato kebencian terhadap Rohingya.

Banyak masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Buddha telah memfitnah Rohingya sejak penumpasan tentara, dengan sedikit simpati bagi minoritas yang telah bertahun-tahun menderita karena dilucuti kewarganegaraan dan menolak gerakan bebas, akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan di negara tersebut.

Para pemimpin Myanmar, termasuk peraih Nobel yang secara  de facto memimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah berulang kali membela tindakan keras militer sebagai tanggapan yang proporsional terhadap gerilyawan Rohingya di negara bagian Rakhine.