Mundur, Novanto Minta Aziz Gantikan Posisi Ketua DPR

Tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto ternyata telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Pengunduran diri Novanto disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar. 

Dalam surat itu, Novanto memohon agar Fraksi Partai Golkar menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR pengganti dirinya.

"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk saudara Aziz," ujar Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono seusai diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu 9 Desember 2017.

Menurut Roem, kemungkinan DPP Partai Golkar akan membicarakan soal surat Novanto ini dalam rapat pleno partai pekan depan yang akan membahas agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Surat pengunduran diri Novanto ini juga telah disampaikan Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR pada Jumat 8 Desember 2017 kemarin.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membenarkan dirinya hadir dalam pertemuan tersebut. 

Pertemuan berlangsung di Lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen atau lantai Fraksi Partai Golkar.

Arsul menuturkan, dalam pertemuan tersebut Robert menyampaikan soal pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Di samping itu, disampaikan pula bahwa Golkar mengusulkan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto.

"Cuma dikasih info bahwa Pak Nov mundur, Golkar usulkan Aziz. Sudah cuma itu," kata Arsul.

Ia membantah isu yang beredar bahwa pihak Golkar meminta fraksi lain menyetujui penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR RI pengganti Novanto.

Arsul mengaku, ia dan Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal hanya ikut dalam pertemuan selama kurang lebih lima menit.

"Tidak sejauh itu sampai meminta agar mendukung Pak Azis Syamsuddin," ujar Arsul.

Menurut Arsul, pertemuan itu juga tak direncanakan. Ia tak sengaja bertemu dengan Robert dan Aziz setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid DPR RI.

Ia menambahkan, jika memang Golkar berencana meminta dukungan pasti akan dilakukan pada pertemuan yang sifatnya lebih formal seperti forum Badan Musyawarah (Bamus) atau pertemuan di luar itu.(wah)