MUI Jatim 'Kejar Tayang' Industri Halal 17 Oktober 2024
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Jawa Timur punya pekerjaan besar untuk mewujudkan industri dan sertifikasi halal sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bahkan, MUI Jatim mematok tenggat waktu 17 Oktober 2024, semua makanan dan minuman (mamin) yang beredar di pasaran sudah bersertifikat halal.
"Industri halal di Indonesia juga sudah menjadi kehendak Presiden Joko Widodo. Indonesia ingin menjadi pusat industri halal dunia," ujar Ketua Umum DP MUI Jatim," KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah saat silaturahmi bersama sembilan DP MUI kota dan kabupaten di Tapal Kuda Jatim belahan timur di Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Minggu, 12 Agustus 2023.
Meski pekerjaan besar dan berat, MUI Jatim bermaksud mewujudkan ekosistem industri halal. Apalagi Jatim masuk kategori terbaik industri halal terbaik di Indonesia pada 2022 lalu.
"Pusat industri halal Indonesia berada di Jatim, MUI sangat berperan," ujar Pengasuh Pesantren Genggong itu.
Sementara itu Sekretaris Umum DP MUI Jatim, Prof. Akh. Muzakki mengatakan, demi mewujudkan industri halal, KH. Mutawakkil sampai hapal UU 33/2014. "Bayangkan kiai sampai hapal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2023, gak bahaya tah?" katanya disambut tertawa riuh para hadirin.
MUI Jatim memang punya tekat besar mewujudkan industri halal demi memenuhi hak-hak konsumen terhadap makanan dan minuman yang halal.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jatim, Sholihin Hasan mengatakan, tenggat waktu (17 Oktober 2024) untuk mewujudkan industri halal itu tinggal sekitar setahun lagi. Masih banyak yang harus dipersiapkan, juga sejumlah kendala.
Ia kemudian mencontohkan kondisi riil Rumah Pemotongan Hewan atau RPH di sejumlah daerah di Jatim. "Di Kabupaten Probolinggo ada 31 RPH tapi hanya satu RPH yang bersertifikat halal," katanya.
Kota Probolinggo punya satu RPH sudah bersertifikat halal. "Kabupaten Pasuruan punya 10 RPH, baru satu yang bersertifikat. Ini data dari LP POM," kata Sholihin.
Seperti diketahui MUI Jatim punya tiga program prioritas. "Yakni, peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pengembangan kualitas kehidupan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekosistem industri halal," kata KH. Mutawakkil.
Menjelang tahun politik 2024, Ketua PWNU Jatim itu berpesan agar pengurus MUI berpolitik kebangsaan. "Bukan berpolitik praktis, MUI itu ber-high politics, yakni memberikan edukasi politik kepada umat," katanya.
"Kami bukan melarang pengurus MUI untuk menyalurkan hak politiknya. Tetapi kami berpesan, masuklah ke politik kebangsaan dan kenegaraan, yang menjaga NKRI," pungkasnya.