Muhammadiyah Tak Menuntut Jatah Menteri
Muhammadiyah menegaskan pengisian jabatan menteri merupakan prerogatif seorang presiden. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah tidak akan menuntut jabatan menteri kepada presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024.
"Kalau dalam konteks pemerintahan semuanya itu menjadi hak prerogatif presiden, dan kita tidak pernah menuntut, kita tidak pernah mencampuri, kita tidak pernah masuk seperti kekuatan-kekuatan politik," ujar Haedar Nashir, dalam keterangan tertulis yang diterima ngopibareng.id, melalui Sekretaris Umum Muhammadiyah Abd Mukti, Sabtu 6 Juli 2019.
Muhammadiyah tetap istiqomah, tidak mau ikut berebut jatah menteri. Haedar Nasir yakin pemerintah Jokowi paham dinamika kehidupan berbangsa. Ia juga yakin presiden mengerti peran sebuah partai politik dan organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan seperti Muhammadiyah.
"Kiprah Muhammadiyah selama ini lebih banyak berkutat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai keagamaan. Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa. Muhammadiyah tidak pernah lelah untuk berkiprah," tegas Haedar Nasir.
Haedar Nasir kembali menegaskan, selama ini Muhammadiyah tidak pernah menuntut kekuasaan kepada pemerintah. Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila kader terbaik Muhammadiyah diminta untuk mengabdi kepada negara.
"(Apabila pemerintah) menjadikan kader dan anggota Muhammadiyah terbaik (menempati jabatan) di pemerintahan itu hal yang tentu sebagai bentuk dari sikap konstruktif dan positif pemerintah terhadap Muhammadiyah," kata Haedar Nasir.
Anggota Kabinet Kerja Jokowi JK saat ini yang berasal dari struktural Muhammadiyah adalan Mendikbud Muhadjir Effendy.