Muhammadiyah Tanggapi Perang Data Pembelian Senjata

Jogjakarta: Belakangan ini beredar pemberitaan mengenai selisih paham pernyataan para elit yang berwenang mengenai pengadaan senjata api yang dipesan oleh salah satu lembaga. Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammdiyah Haedar Nashir, menyayangkan hal tersebut. Menurut Haedar saling bantah secara terbuka yang dilakukan para elit telah mengesankan ketidakharmonisan di internal Pemerintah.

Haedar mengatakan perbedaan data yang dilontarkan ke publik tersebut telah menimbulkan tanda tanya. “Sesama institusi di tubuh pemerintah seharusnya ada koordinasi. Perang data tersebut seolah-olah ada ketidakharmonisan di dalam Pemerintahan,” ujar Haedar selespas meresmikan Instalasi Pelayanan Jantung RS PKU Gamping, dikutip ngopibareng.id, Senin (25/9/2017).

Haedar berharap agar ada manajemen isu di tubuh pemerintahan. Hal ini diperlukan agar isu tidak datang silih berganti yang membuat masyarakat menjadi resah.

Terakhir Haedar mengatakan bahwa masyarakat dan pemerintah harus mempunyai agenda-agenda strategis untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. “Problem kita hadapi bersama, tapi manajemen problem sangat penting,” tutur Haedar.Sekedar diketahui, isu penyelundupan 5.000 senjata pertama kali mencuat saat Panglima TNI, Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo, mengadakan pertemuan internal dan bukan untuk dipublikasikan.

Menkopolhukam, Wiranto, kemudian membantahnya dengan mengatakan pernyataan Gatot itu hanya miskomunikasi antar lembaga. Menurutnya, isu tersebut sebenarnya hanya pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad untuk sekolah intelijen BIN.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, sebelumnya juga mengaku akan membeli 5000 ribu unit senjata api jenis pistol bikinan PT Pindad yang nantinya untuk kelengkapan polisi lalu lintas (Polantas) dan anggota Sabhara yang kerap menjadi sasaran serangan teroris. (adi/md-online)