Minta Restu PBNU, Bambang Soesetyo Siap Pimpin Partai Golkar
Kunjungan silaturahmi Ketua MPR Bambang Soesetyo ke PBNU dimanfaatkan untuk mencari dukungan, sekaligus restu dari PBNU. Bambang yang juga Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar, akhirnya mendapatkan restu dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024.
Bambang mengungkapkan, safari politik menghasilkan beberapa usulan dari PBNU yang ditampung MPR.
"Terakhir, saya juga didoakan oleh beliau (Kiai Said Aqil Siroj) agar terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar," kata Bambang sambil tertawa.
Ucapan Bambang ini disambut tawa Kiai Said Aqil dan sejumlah pengurus PBNU yang hadir.
Kiai Said pun membalas ucapan Bambang itu dengan kalimat amin yang panjang.
"Amin..," kata Kiai Said yang juga sambil tertawa.
Masih dengan suasana yang hangat, Kiai Said pun mendoakan supaya Bambang memenangkan pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar awal Desember mendatang.
"Udah, menang, menang, menang," kata Kiai Said.
Seperti diketahui, jelang pemilihan ketua umum Partai Golkar, sejumlah nama kerap disebut-sebut menjadi bakal calon ketua umum. Dari beberapa nama yang muncul, nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo paling banyak diperbincangkan.
Pemilihan ketua umum Golkar baru akan dilakukan pada awal Desember 2019, melalui forum musyawarah nasional (munas).
Bertemu dengan jajaran pimpinan MPR, merupakan kesempatan penting dalam membahasan persoalan bernegara. Kiai Said Aqil Siroj menyampaikan enam hal penting aspirasi, terkait berjalannya demokrasi di Indonesia.
Berikut di antara poin-poin penting aspirasi Nahdlatul Ulama kepada MPR.
Pertama, PBNU mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR dan tidak melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Usulan itu disebutnya berdasarkan keputusan Munas NU pada 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
"Pemilihan presiden dan wakil presiden (melalui MPR) lebih tinggi kemaslahatannya ketimbang langsung karena (kalau langsung) lebih banyak madlaratnya. Itu adalah hasil Munas NU di Pesantren Kempek, di Cirebon pada Tahun 2012," kata Kiai Said Aqil Siro.
Kedua, PBNU mengusulkan agar kembali mengkaji persoalan keadilan dan pemerataan ekonomi, terutama yang termaktub dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 agar tujuan berbangsa dan bernegara lebih memberikan rasa keadilan yang besar kepada rakyat Indonesia.
Ketiga, PBNU mengusulkan agar menghidupkan kembali utusan golongan. Pasalnya, demokrasi hari ini dinilai terjebak pada demokrasi angka-angka dan keterwakilan yang ada di parlemen, baik di DPR maupun DPD yang mewakili aspirasi kelompok-kelompok minoritas tergolong kecil.
"Sehingga perlu dipikirkan kembali adanya utusan golongan. Itu sikap daripada PBNU," kata Kiai Said Aqil Siroj.