Meski Ada Gejolak, Haedar: Alhamdulillah! Bangsa Kita Masih Utuh

Ketua Umum PP Muyhammadiyah Haedar Nashir mengatatakan, kebersamaan dan persatuan merupakan faktor yang menjadi modal ruhani bangsa ini selamanya. Sebab ketika kita berjuang menghadapi penjajah dan dari fase ke fase bangsa Indonesia.

"Biarpun menghadapi gejolak politik dan berbagai macam gejolak sosial lainnya tetap utuh sebagai bangsa," tutur Haedar Nashir, dalam keterangan Minggu 3 Januari 2021.

Ada bangsa-bangsa lain yang saat itu bersama Indonesia seperti Yugoslavia akhirnya tinggal kenangan dan tinggal nama karena hancurnya persatuan bangsa. Karena itu, kita harus menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan ini sebagai mutiara yang sangat berharga bagi masa depan bangsa

Perbedaan politik, perbedaan akses ekonomi , perbedaan budaya dan keagamaan harus semakin kita ikhtiarkan solusinya agar tidak menjadi titik picu bagi kita retak sebagai bangsa.

Dunia politik kita yang maju dalam demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan artikulasi kepentingan setiap kelompok harus disertadi dengan konsolidasi demokarsi, jalinan sosial dan etika politik yang kokoh di tubuh bangsa ini.

Semangat sila ke-4 ‘Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan’ harus menjadi ruh politik Indonesia 2021 dan ke depan.

Demokrasi politik yang dibangun di atas hikmah kebijaksanaan, semangat bermusyawarah harus menjadi budaya politik kita menjadi spriritual dan etika politik kita baik di tubuh masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan politik, partai politik sampai pada negara.

Rugi jika Indonesia bangga menjadi negara paling demokrasi sejajar dengan Amerika, India dan negara lainnya tetapi pada saat yang sama politik dan demokrasi ini meninggalkan bekas-bekas dan potensi keretakan di tubuh bangsa ini.

Juga politik transaksional yang berbasis pada kepentingan-kepentingan ekonomi dan oligarki harus menjadi agenda kita bersama untuk dieliminasi dan dicarikan solusi agar menuju politik Indonesia yang berbasis kepada sila ke-4 itu dan sila-sila Pancasila lainnya.

Sila satu, dua, tiga, empat dan lima harus juga melandasi politik, ekonomi, budaya dan segala kebijakan negara di 2021 dan kedepan. Politik dan kebijakan negara yang serba pragmatis dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang luhur itu, lama kelamaan akan menjadi kelemahan di tubuh bangsa ini.

Demikian juga dalam agenda ekonomi kita kedepan kita percaya dan harus optimis betapapun sulitnya keluar dari pengaruh pandemi Covid-19. Seluruh kekuatan bangsa lebih-lebih pemerintah harus lebih bekerja keras bagaimana di tahun 2021 kebijakan-kebijakan ekonomi harus membuat kita bisa bangkit.

Banyak para ahli, para ekonom yang tentu harus dilibatkan bagaimana dicarikan solusi ini. Yang tidak kalah pentingnya dalam konteks ekonomi yang juga bertemali dengan aspek politik dan sosial adalah mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Jangan sampai di tubuh bangsa ini masyarakat luas mayoritas yang 80% hanya menikmati kue pembangunan tidak lebih dari 20%, sebaliknya yang 20% bahkan mungkin lebih kecil memperoleh kue pembangunan di atas 80%.

Artinya, harus ada kebijakan-kebijakan progresif dari negara bukan sekadar untuk kebijakan afirmatif yang biasa untuk mengangkat UMKM dan ekonomi rakyat secara biasa-biasa, tetapi harus lebih progresif dan harus ada akselerasi agar kesenjangan semakin dapat kita pecahkan.