Lima Tahun Menjabat, Menteri Pertanian Mutasi 1500 Pegawai

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mengaku, selama lima tahun menjabat, dia sudah memutasi sebanyak 1500 pegawai. Selain itu di lingkungan Kementerian Pertanian dia juga memecat pegawai yang melakukan penyimpangan anggaran.

"Ini sebagai bentuk perwujudan revolusi mental di lingkungan Kementerian Pertanian," tutur Amran Sulaiman.

Mentan mengungkapkan hal itu, saat di sela-sela kunjungan kerjanya di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Rabu 9 Oktober 2019. Dia berkunjung ke Kabupaten Kediri dalam rangka pemberian bantuan mesin pertanian kepada para petani.

"Ya, selain memutasi juga dengan kebijakan demosi, bahkan kami pecat. Bila tidak memihak kepada petani, saya katakan 'minggir'. Karena itu perintah Presiden," tuturnya.

Pada bagian lain, Amran Sulaiman juga menyebut jika pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp34 triliun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana sebesar itu dicairkan melalui Kementerian Desa dan Pertanian. Sementara untuk wilayah Kediri sendiri dialokasikan dari dana APBN, DAK dan Dana Desa senilai Rp1,2 triliun.

Sedang untuk bantuan alat mesin pertanian, yang sudah diberikan mencapai 39 ribu unit.

Menteri Pertanian juga mengklaim pemberian bantuan mesin pertanian yang sudah didistribusikan merupakan terbesar sepanjang sejarah. Sementara untuk wilayah Kediri jumlahnya mencapai 682 unit.

Selain itu, Kementan juga menerapkan efisiensi anggaran kepada seluruh Dirjen Pertanian. Dari penerapan efisiensi anggaran tersebut, setiap tahun berhasil menghemat Rp4 triliun. Dana itu, kemudian dipergunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat bagi para petani.

"Kami minta seluruh Dirjen, seluruh anggaran fokus. Hentikan beli mobil, hentikan beli motor, hentikan cek kantor, hentikan seminar yang tidak penting. Dan itu nilainya per tahun kami hemat Rp4  triliun. Ini Rp4 triliun belikan traktor, belikan untuk rakyat," kata Menteri Pertanian.

Di samping itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan yang di dalamnya terdapat unsur Kepolisian, TNI, KPPU telah bekerja sama untuk memerangi mafia pertanian.

"Ada yang main-main dengan petani. Ada 784 mafia kami bersama kepolisian dengan TNI, KPPU. Kalau ada yang mempermainkan nasib rakyat, kami di depan bersama Satgas Pangan. Baru baru kami black list 76 perusahaan besar, " tuturnya.

Menurut Mentan, 76 perusahaan besar ini di-black list karena terlalu mengutamakan untung terlalu banyak. Sementara petani mengalami kesulitan.