Menteri Desa Minta Kepala Daerah Segera Bagikan BLT Dana Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyayangkan, dari 70 persen Dana Desa yang sudah disalurkan ke rekening desa di seluruh Indonesia, hanya sebagian saja sudah diterima oleh warga.
Meski tak menyebutkan berapa persen yang sudah tersalurkan, namun Abdul Halim meminta agar kepala daerah lebih aktif menyalurkan dana dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warganya.
"Memang relatif masih sedikit yang diterima warga. Meski di tengah pandemi begini, Presiden Joko Widodo tetap ingin daya beli masyarakat betul-betul tertangani dengan sebaik mungkin. Makanya dikucurkan BLT-DD ini," kata Halim saat melakukan video conference dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu 20 Mei 2020.
Karena masih rendahnya penyaluran, ia meminta para kepala daerah mengikuti komitmen Presiden untuk segera mendistribusikan BLT-DD tersebut. Selain itu, ia mengaku bahwa ada langkah baru yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyaluran.
Langkah pertama adalah memberikan intruksi kepala desa agar pelaporan data penerima BLT-DD kepada pemerintah kabupaten dan kota, dilakukan secara simultan dengan penyaluran BLT-DD kepada warga masyarakat. Dengan demikian proses sinkronisasi di tingkat kabupaten bisa lebih cepat
Langkah kedua adalah melakukan kerja sama dengan Polri, terkait pengawasan oleh Babinkamtibmas di tingkat desa. Desa yang sudah selesai melaksanakan Musdesus dengan data yang transparan, segera disalurkan bantuannya dengan menghitung penerima bansos, PKH, dan bantuan pangan non tunai, serta kartu prakerja.
"Langkah itu sudah berjalan tiga hari ini, dan memang lebih mempercepat. Kalau misalnya ada nama ganda, itu nanti diperbaiki di pencairan tahap selanjutnya. Yang terpenting warga segera mendapatkan bantuan ini," katanya.
Pihaknya berharap, dengan langkah ini, maka target penyaluran BLT-DD sebelum lebaran sudah bisa terlampaui. Dengan demikian, kalkulasi tentang peredaran uang di desa akan membantu mengangkat daya beli masyarakat.
"Kalau kami melakukan penghitungan pada daya beli masyarakat, ya pasti mengalami penuruan drastis pada situasi saat ini. Kalau kita hitung, ada penurunan sekitar Rp 9-11 triliun pada perputaran dana di desa dibandingkan lebaran tahun 2019," katanya.