Menteri Agraria Kunjungi Kota Tertua Jatim, Bagi Sertifikat Tanah
Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Ia tiba di pendopo Pemerintah Kabupaten Kediri menghadiri acara penyerahan sertifikat, aset Pemerintah Kabupaten Kediri, aset BMN, dan tanah wakaf.
Kedatangan menteri pun disambut Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa. "Selamat datang bapak disalah satu daerah tertua yang ada di Indonesia. Kabupaten Kediri pada Maret 2024 berusia 1.220 tahun. Daerah yang banyak memiliki peninggalan sejarah. Kediri dulu merupakan pusatnya peradaban di masa lalu," ucapnya.
Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto sempat melantunkan pantun. "Pergi berenang di pagi hari, sungguh senang saya bisa datang ke Kediri. Membeli tomat di warung paman salam hormat untuk hadirin sekalian," ucap mantan Panglima TNI ini.
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto menjelaskan tujuan kedatangannya ke Kabupaten Kediri untuk menyerahkan sertifikat. Melalui kegiatan ini Pemerintah berharap permasalahan sengketa tanah bisa diselesaikan, terutama khusus tanah wakaf.
"Saya mengapresiasi pemerintahan di Jawa Timur karena pensertifikatan tanah wakaf di Jawa Timur paling tinggi di Indonesia. Masyarakat Jawa Timur itu memiliki tradisi, rumah pribadi belum punya. Tapi bagaimana caranya bisa menyelesaikan sertifikat tanah wakaf tempat ibadah. Hampir saya temui di Jawa Timur Kediri, Malang, Lumajang, Surabaya, dan Banyuwangi. Untuk itu tanah wakaf tempat ibadah apabila masih belum bersertifikat segera laporkan gratis, nanti kita bantu," imbaunya.
Diketahui ada ratusan sertifikat tanah yang diserahkan. Diantaranya diberikan kepada petani penggarap serta butuh tani di Desa Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
"Menyerahkan tanah bekas HGU PT Mangli Dian Perkasa di Desa Puncu Kabupaten Kediri terhadap 200 masyarakat kepala keluarga yang terdiri para petani penggarap, buruh tani dan eks pegawai PT Mangli. Ini mereka harapkan sudah lama. Alhamdulillah sudah terealisasi dan ini komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.