Menlu: RI Negara Pertama Tolak Aneksasi Israel Terhadap Palestina

Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, menegaskan,
Indonesia menjadi negara pertama yang menolak rencana aneksasi Israel saat rencana itu akan diumumkan.

Menlu menyampaikan hal itu dalam webinar Internasional “Stop Israel's Imperialism” yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

“Saya sendiri langsung mengirim surat kepada 40 negara kunci, yaitu negara anggota dewan keamanan PBB, Sekjen PBB, Presiden sidang umum PBB, Ketua kelompok G77, Presiden Gerakan Non Blok, dan Sekjen Liga Arab,” kata Retno, dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan MUI Jumat, 17 Juli 2020.

Menlu menyampaikan, isi dari surat tersebut adalah ajakan kepada setiap negara untuk menolak rencana aneksasi Israel yang dinilai ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.

"Surat yang dikirimnya justru mendapat respon positif dari hampir setiap negara dan mereka menerima ajakan untuk menolak aneksasi Israel," kata Retno.

Menurut Retno rencana aneksasi Israel betul-betul telah mengancam eksistensi Palestina sebagai bangsa. Walaupun saat ini agenda aneksasi tidak jadi dilakukan, tapi menurutnya ini hanya mengalami penundaan akibat adanya pressure internasional terhadap Israel.

“Walaupun aneksasi formal tidak jadi dilakukan oleh Israel bukan berarti agenda ini menghilang dari rencana Israel. Oleh karena itu, persatuan diantara kita harus kita perkuat Untuk Palestina. Dunia harus bersatu,” ujar Retno dengan tegas.

Tanpa aneksasi, menurutnya Palestina sudah mengalami De Facto Annexation selama ini. Jika ini tidak dihentikan, maka akan menimbulkan preseden buruk pada tatanan Internasional, dan ke depan akan menjadi legitimasi bagi negara-negara kuat untuk bisa mencaplok negara-negara yang lemah.

Bersama dengan Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia menggagas diadakannya pertemuan antar menteri dewan keamanan PBB pada bulan Juni lalu.

Tak hanya PBB, Retno juga mengajak negara yang tergabung pada Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan forum negara ASEAN agar bertindak secara kolektif mendukung hak bangsa palestina dan menolak pelanggaran hukum International secara terus menerus oleh Israel.

Diketahui saat ini situasi krisis financial dialami oleh lembaga yang mengurus pengungsi palestina UNRWA, dan hal ini menghambat pemberian bantuan kemanusiaan bagi 5,5 juta pengungsi Palestina yang sangat membutuhkan.

Melihat kondisi tersebut, Retno mengadakan pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA untuk membahas bantuan Indonesia untuk warga Palestina.

“Indonesia telah menyatakan komitmen bantuan, baik kepada pemerintah Palestina maupun dan kepada UNRWA. Pemerintah Indonesia meningkatkan kontribusi untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA. Dengan demikian, Indonesia tidak saja terus memberikan dukungan politik kepada Palestina namun juga dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain,” ujar Retno.

Sudah menjadi komitmen politik luar negeri dan diplomasi Indonesia untuk memberikan prioritas terhadap Palestina. Namun peran dan diplomasi ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Ia bersyukur melihat kondisi masyarakat Indonesa yang respectfull terhadap krisis yang dialami oleh Palestina. Retno juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada MUI yang turut mendukung bangsa Palestina melalui peningkatan di bidang akses kesehatan.

“Saya sangat senang sekali melihat adanya sinergi upaya seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung perjuangan Palestina, dan apresiasi yang sangat tinggi kepada MUI yang baru baru ini telah menandatangani MOU dengan kota Hebron untuk membangun rumah sakit yang sangat diperlukan bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah tersebut,” tuturnya.

Di akhir pidatonya, Menlu Retno menyitir ungkapan Bung Karno: "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel."

"Dan Palestina akan menjadi bagian dari nafas diplomasi Indonesia di kancah internasional", ujar Menlu Retono.