Menko PMK Puji Penanganan Kemiskinan Ekstrem-Stunting Banyuwangi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan ke Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jumat, 8 Maret 2024. Dia memuji penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Banyuwangi.
“Bupati sudah menyampaikan di sini stuntingnya tinggal 3 persen, ini luar biasa. Saya juga data laporan kemiskinan ekstrem di sini juga rendah 0,43 persen, berarti sebentar lagi sudah nol,” jelasnya.
Muhadjir menyebut, tugasnya utamanya, tahun 2024 ini di Indonesia sudah tidak ada lagi yang miskin ekstrem. Dia mengaku sempat mengecek kepada warga apakah ibu-ibu lansia apakah sudah mendapatkan makanan yang layak. Rata-rata mereka juga sudah mendapatkan makanan yang sudah sangat bagus.
“Kita ingin mereka yang memang betul-betul perlu mendapatkan bantuan , harus kita bantu. Tetapi yang usianya masih segar masih bisa bekerja harus didorong untuk bekerja mencari rezeki sebaik-baiknya,” katanya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang mendampingi Menko PMK mengatakan, kemiskinan ekstrem itu merupakan masyarakat yang sudah tidak produktif. Jadi memang butuh intervensi dari negara atau daerah.
Di Banyuwangi, menurutnya, ada program yang mendukung untuk pemberantasan kemiskinan ekstrem ini yakni program Rantang Kasih, ASN Berbagai. Salah satu sasarannya adalah masyarakat dengan kategori ekstrem kemiskinannya.
“Belum lagi dari pemerintah pusat juga ada,” ujarnya.
Ipuk Fiestiandani bersyukur angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun. Tahun 2022 tercatat sebesar 0,99 persen, kemudian pada 2023 turun menjadi 0,43 persen. Namun menurutnya, angka 0,43 persen dari angka kemiskinan Banyuwangi yang sebesar 7,34 persen itu masih cukup besar.
Oleh karena itu, lanjutnya, harus semakin banyak lagi aksi atau inovasi yang harus dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Dia pun berencana mengevaluasi program Rantang Kasih dan Rantang Duafa.
Solusi utama dari penanganan kemiskinan ekstrem ini mau tidak mau harus dipenuhi kebutuhan makanannya, tempat tinggalnya, dan juga kesehatannya. Karena mereka memang sudah tidak bisa produktif.
“Jadi untuk mengurangi beban masyarakat, karena sudah tidak bisa produktif sehingga harus benar-benar mendapatkan semuanya dari negara,” pungkas Ipuk Fiestiandani.