Menko PMK: Bansos Untuk Warga Miskin dan Tak Produktif
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan jika berbagai bantuan sosial ditujukan untuk warga yang miskin dan tidak produktif. Kelompok kelas bawah yang masih produktif, didorong untuk bekerja dan berwirausaha.
"Kita ingin mereka yang perlu bantuan harus kita bantu, tetapi yang usianya masih produktif, masih bisa kerja harus didorong mencari rezeki sebaik-baiknya," ujar Menko PMK saat mengunjungi Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat 8 Maret 2024, dalam keterangan tertulis diterima Sabtu, 9 Maret 2024.
Masyarakat yang masih muda dan produktif akan lebih ditekankan untuk berwirausaha, sehingga program yang diberikan dalam bentuk bantuan pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, skema bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dan sudah tidak produktif. "Pemerintah menyediakan skema modal yang sangat murah, misalnya KUR. Bunganya kecil. Mungkin mereka yang muda-muda bisa didorong untuk mendapatkan bantuan dan bisa menjalani usaha yang lebih baik," ujarnya.
Menko PMK meninjau pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Beras CPP dan berdialog dengan keluarga penerima manfaat. Jumlah Keluarga Penerima manfaat Bantuan Pangan Beras CPP Tahun 2024 di Desa Sukojati sebanyak 396 keluarga yang terdata di P3KE dan termasuk kategori miskin ekstrem. "Saya ke sini juga ingin memastikan penyaluran bantuan pangan beras CPP agar berjalan baik dan tepat sasaran," ujar Menko PMK.
Menko PMK menyampaikan, penyaluran Bantuan Pangan Beras CPP merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat kurang mampu akibat dampak El-Nino. Dan merupakan intervensi dari strategi penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk pengurangan beban pengeluaran.
Selain itu, di Desa Sukojati, Menko PMK juga mengecek pelayanan Rumah Sehat, Penanganan KB dan Stunting yang melakukan pemantauan pada ibu hamil dan anak-anak rentan stunting. Desa Sukojati juga melakukan penanganan lansia juga sudah terdapat posyandu lansia yang memantau kesehatan para lansia, termasuk juga menjamin makanan bergizi yang dikonsumsi oleh para lansia.
"Tadi saya sudah tanya ke ibu lansia memastikan agar mendapatkan makanan layak. Mereka menyampaikan sudah mendapatkan makan yang sangat layak," ujarnya.
Menko PMK mengapresiasi capaian Kabupaten Banyuwangi, hal ini dapat menjadi salah satu contoh baik sebagai daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi sejak tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan trend yang terus mengalami penurunan. Per Maret 2023, kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,43 persen dan sudah sangat rendah di daerah Jawa Timur.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan yang dilakukan oleh Desa Sukojati menjadi cerminan keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi. "Luar biasa. Saya tahu kemajuan pembangunan di Banyuwangi sangat pesat" ungkap Menko PMK.
Dalam kesempatan kunjungannya di Desa Sukojati, Menko PMK juga menyerahkan santunan kepada anak yatim, dan menyerahkan santunan BPJSTK jaminan kematian kepada ahli waris dan jaminan hari tua. Menko PMK juga mengunjungi salah satu ruangan Kantor Desa Sukojati yang sudah mengandalkan digitalisasi dalam pelayanannya.
Sejumlah Program Perlindungan Sosial di antaranya skema bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan skema jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.