Menko PMK: Ada Masalah di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menantang warga yang tinggal di sekitar makam Bung Karno untuk melapor kepadanya, jika belum menerima bantuan sosial. Tantangan ia sampaikan setelah ziarah dan memimpin tahlil di makam Bung Karno di Blitar, Minggu 29 Agutus 2021.

"Kalau masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial akibat dampak PPKM, sila melapor kepada saya mumpung saya masih di sini. Akan segera saya proses," kata Muhadjir Efyendy.

Muhadjir Effendy mengakui jika masih ada masalah soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial. Akan tetapi jaring pengaman sosial sudah dibikin secara berlapis oleh pemerintah agar bisa menjaring sasaran penerima bansos yang berhak, agar tidak terlewatkan

Program jaring pengaman sosial secara berlapis tersebut yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Sembako, yang diberikan baik ada pandemi Covid-19 atau tidak ada pandemi. Kemudian di masa pandemi Covid 19 pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai atau BST. Kalau BST belum mencukupi bisa diberikan melalui dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sedangkan untuk wilayah perkotaan, ada dana dari pemerintah daerah yaitu dana refocusing untuk mereka yang belum tercover oleh dana BST. Dan kalau masih belum mencukupi pemerintah daerah untuk menyisihkan anggaran dana refocusing, bisa untuk bantuan sosial tunai kepada warga yang berhak.

Selain itu, kata Muhadjir Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai kebijakan presiden ditugaskan untuk melakukan menyisir keluarga kurang mampu sekaligus tracing untuk COVID-19.

"Mereka sekarang tidak dipersenjatai laras panjang, tapi hanya SS, yaitu Sembako dan Senyum. Semoga semua warga yang seharusnya berhak sudah bisa tercover," kata Muhadjir Effendy.