Menkeu Purbaya: Ada yang Tak Senang Saya Sidak ke Bank, Dibilang Bukan Hak Saya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya pihak yang tidak senang dengan langkahnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank BUMN beberapa waktu terakhir.

Ia mengaku heran karena ada yang memprotes tindakannya itu dan menyebut sidak ke bank bukan haknya sebagai menteri keuangan.

Meski mendapat kritik, Purbaya menegaskan tidak akan mundur dan akan terus melakukan sidak, termasuk ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam waktu dekat.

“Ke bank-nya saya gak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana (BTN). Ada yang protes, katanya itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara,” ujar Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu 15 Oktober 2025.

Rencana Sidak ke BTN dan Sorotan Soal Serapan Dana Rp25 Triliun

Purbaya menjelaskan, rencana sidak ke BTN dilakukan untuk meninjau serapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan ke bank tersebut. Menurutnya, serapan dana BTN masih belum optimal, baru terealisasi sekitar Rp10,5 triliun atau 42 persen.

“Dirut BTN (Nixon Napitupulu) bilang akan percepat yang (sisa) Rp15 triliun itu. Kalau dia enggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” tegasnya.

Sementara itu, pihak BTN mengaku proses penyerapan masih dalam tahap awal karena penyaluran kredit dilakukan secara bertahap. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut, sebagian besar portofolio BTN adalah pembiayaan perumahan dan KPR, yang membutuhkan waktu verifikasi lebih panjang.

Nixon optimistis seluruh dana penempatan pemerintah tersebut akan terserap 100 persen pada November 2025 mendatang.

Sudah Sidak ke BNI dan Mandiri, BTN Jadi Target Berikutnya

Sebelumnya, Menkeu Purbaya telah melakukan sidak ke Menara BNI Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/9), dan Mandiri Club, Jakarta Selatan, pada Senin 6 Oktober 2025.
Dari total enam bank BUMN yang dikelola Danantara, tersisa tiga yang belum dikunjungi Purbaya, yaitu BTN, BRI, dan BSI.

Langkah sidak ini dilakukan untuk memastikan penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang disalurkan melalui bank-bank BUMN benar-benar memberikan dampak positif bagi sektor riil.

Abaikan Protes, Purbaya Tegaskan Akan Terus Maju

Menkeu Purbaya menegaskan akan tetap melanjutkan sidak meskipun mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Ia menilai tindakannya sah karena posisinya sebagai Dewan Pengawas Danantara, lembaga yang menyalurkan dana pemerintah ke bank-bank pelat merah.

“Saya kan pengawas Danantara dan kebetulan uang saya (Rp200 triliun) digelontorkan di situ (bank BUMN). Saya pengin tahu impact-nya seperti apa. Makanya, saya gak pernah jalan sendiri. Selalu ada orang Danantara di situ,” kata Purbaya seusai sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin 13 Oktober 2025.

Ia menambahkan, langkah sidak bukan semata bentuk intervensi, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan transparansi penggunaan dana publik.