Menkes Bantah Tudingan Ribka Tjiptaning yang Tolak Vaksin Covid

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menduga ada bisnis terkait Covid-19 di lapangan. Seperti yang ia contohkan dalam kasus tarif tes swab yang menurutnya cenderung berbeda jauh di setiap rumah sakit.

Ribka bercerita, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat mematok tarif tes swab sebesar Rp3,5 juta dengan hasil 3 hari. Sementara untuk hasil tes swab dalam satu hari harganya naik hampir 2 kali lipat hingga Rp 6,5 juta.

Perempuan 61 tahun ini juga sempat melakukan tes swab di salah satu klinik dengan harga hanya Rp 900.000. "Ini patokannya memang lama pemeriksaan atau memang karena duitnya," ujar dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Selasa 12 Januari 2021.

Anggota DPR Komisi IX ini juga diketahui menolak divaksin Covid-19 meski nantinya vaksin tersedia bagi semua kalangan umur termasuk lansia.

"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar," tegasnya.

"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," kata Ribka.

Tanggapan Menteri Kesehatan

Menkes Budi memastikan tak ada bisnis terkait Covid-19 yang dilakukan pemerintah. "Menjawab pertanyaan Ibu Ribka terkait pemerintah agar tidak berbisnis dengan rakyatnya dan tolong berhati-hati dengan pilihannya," tegasnya.

"Kita pastikan kita akan melakukan proses pengadaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, Insha Allah nggak ada pelanggaran-pelanggaran," sambung dia.

Budi memastikan hal ini semata-mata agar tidak memicu hal negatif yang bisa berdampak pada masyarakat. Begitu pula dengan Kementerian Kesehatan RI.

"Kita juga tidak ingin Kemenkes terjadi sesuatu yang negatif di masyarakat dan nggak ingin berdampak negatif juga untuk masyarakat," ujarnya.

Klarifikasi PDIP

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara menyikapi polemik pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Covid-19. Menurutnya, pernyataan Ribka sebenarnya bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat dikedepankan dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

"Ribka Tjiptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat," kata Hasto dalam keterangannya.

Hasto mengatakan, Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. "Ribka juga mewanti-wanti agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 tidak dikomersialisasikan seperti yang terjadi dalam pelayanan tes usap atau PCR (polymerase chain reaction)," tandasnya.