Mengapa TNI Sebut 2 Pesawat Super Tucano Jatuh tidak Bertabrakan

Dua pesawat Super Tucano jatuh di Pasuruan, Kamis 16 November 2023. TNI Angkatan Udara menduga jika dua pesawat yang sedang berlatih formasi, jatuh bukan karena bertabrakan.

Penjelasan Kadispenau

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadisepanau) Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati membantah dugaan itu. Menurutnya, dua pesawat diduga kuat jatuh bukan karena bertabrakan. Namun karena memasuki titik blind, di mana awan tebal mendadak menghalangi pandangan.

"Menurut pengamatan saya, jika dua ELT (emergency locator transmitter) menyala tidak dalam waktu yang bersamaan, sepertinya itu tidak tabrakan," katanya, Jumat 17 November 2023.

Ia juga menambahkan jika kemungkinan ada ledakan di atas cukup kecil. Sebab pesawat diduga segera jatuh sesaat setelah memasuki titik blind. "Kalau tabrakan kan ada ribut di udara karena masih ada waktu untuk menghantam bawah. Tapi ini tidak," lanjutnya.

Namun ia meminta hingga proses penyelidikan tuntas. Sebab menurutnya tim belum tuntas membuka flight data record (FDR) milik dua pesawat super tucano yang jatuh di Pasuruan. "Kita lihat saja karena kan FDR dua kan belum bisa dibuka," katanya dikutip dari Kompas.

Dorong Perbaikan Alutsista

Tragedi jatuhnya dua pesawat super tucano saat berlatih formasi menyebabkan empat prajurit TNI gugur, pada Kamis 16 November 2023. Kecelakaan itu bukan yang pertama, melibatkan pesawat tempur super tucano milik Skadron 21 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

Pesawat buatan Embraer asal Brazil juga jatuh di Malang, tahun 2016 lalu. Saat itu dua perwira gugur dan dua warga sipil ikut meninggal.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan tata kelola alutsista, mulai dari pembelian, perawatan dan pemeliharaan, hingga kesiapan personel, harus segera dibenahi.

"Memang kecelakaan satu saja sudah masalah, apalagi kalau kemudian sering terulang, bahkan dalam beberapa tahun ini bisa dikatakan hampir berturut-turut terjadi kecelakaan. Untuk itu perlu pembenahan menyeluruh dalam tata kelola alutsista," kata Fahmi dikutip dari BBC Indonesia.

Ia juga menyebut dibutuhkannya ruang fiskal yang memadai bagi TNI, untuk melakukan pemeliharaan pesawat. "Agar tidak berdampak pada kesiapan tempur dan kita juga tidak ingin keselamatan prajurit dan kondisi alutsista jadi terabaikan hanya karena persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa dicari solusinya,” imbuhnya.