Mendagri Minta Daerah Segera Cairkan Insentif untuk Nakes

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia mengatakan sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang belum memberikan insentif bagi tenaga kesehatan. Baru sebagian kecil anggaran yang direalisasikan.

Pemerintah mewanti-wanti daerah mengenai pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes).

"Saya sekali lagi menekankan insentif nakes ini menjadi atensi betul bapak Presiden karena anggarannya sudah ada di dalam komponen DAU (Dana Alokasi Umum) di daerah-daerah yang sudah ditransfer oleh kemenkeu," pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers virtual, Senin 26 Juli 2021.

"Tolong insentif nakes ini baik tingkat provinsi dan kab/kota. Yang belum saya tunggu, kita tunggu, itu adalah tanggung jawab, untuk mendorong Tenaga Kesehatan mendapatkan insentifnya," ujar Tito dengan nada tinggi.

Mantan Kapolri itu kemudian menyebutkan beberapa daerah yang sudah menyelesaikan pemberian insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Tito menuturkan, akan memberikan surat ungkapan terima kasih kepada daerah-daerah yang sudah memenuhi amanat tersebut.

"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada sejumlah provinsi yang sudah mencairkan, Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, kemudian Jogjakarta, Jawa Barat, mohon maaf yang lain belum bisa saya sebutkan satu per satu.

"Cukup banyak yang sudah mencairkan, nanti saya akan buat ucapan terima kasih," ujarnya.

Dia menjabarkan, sesuai peraturan Menteri Keuangan bahwa dalam komponen APBD minimal 8% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Selain insentif tenaga kesehatan, anggaran tersebut juga digunakan untuk seperti PPKM, pembagian masker, pendukung vaksinasi, membantu kelurahan yang tidak memiliki anggaran.

"Kami akan terus mendorong realisasi belanja untuk pandemi COVID-19 ini betul-betul bisa dicairkan sesuai dengan targetnya," kata Tito.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyebut bantuan sosial untuk desa yang banyak tertahan di pemerintah daerah. Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga.

Menkeu menyebut dari total pagu bantuan untuk warga desa sebesar Rp 11,51 baru tersalur Rp 983 miliar.