Menata Sektor Maritim

Pemerintah pusat menempatkan pembangunan bidang maritim menjadi salah satu prioritas program kerja nasional. Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitasnya.

Dalam konteks tersebut, saya melihat bahwa Jawa Timur memegang peran strategis dalam kebijakan poros maritim, yakni sebagai rantai konektivitas serta jalur distribusi dan logistik di kepulauan. Jatim memiliki panjang pantai sekitar 2.128 km, dan bertabur 287 pulau-pulau. Selain itu, memiliki luas perairan dan potensi perikanan yang cukup besar. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2016, Jawa Timur memilikpotensi laut pantai utara sebesar 214.970,8 ton per tahun dan potensi laut selatan sebesar 403.448 ton per tahun.

Dengan potensi maritim sebesar itu, saya mencatat setidaknya tiga hal yang bisa diproyeksikan untuk optimalisasi sektor maritim yakni: pengembangan pelabuhan utama dan pendukung tol laut, memperkuat pelayaran rakyat dan peningkatan kontribusi sektor kelautan bagi kesejahteraan nelayan. 

Langkah kerja yang pertama adalah pengembangan pelabuhan utama dan pendukung tol laut. Saat ini, baru terdapat dua pelabuhan yang masuk penghubung jaringan tol laut di Jawa Timur, yakni Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama dan Pelabuhan Paciran di Lamongan sebagai pendukung. Dua pelabuhan ini terus ditingkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan nilai guna pelabuhan.

Untuk Pelabuhan Paciran saat ini difokuskan menjadi Short Sea Shipping, pelabuhan yang melayani pemindahan barang dari pelabuhan utama ke pelabuhan-pelabuhan domestik. Jika membandingkan kapasitas dermaganya dengan Pelabuhan Tanjung Perak yang kapasitas 1.500 kendaraan angkut per hari, maka Pelabuhan Paciran masih berkapastas 375 kendaraan perhari.

Total,  setidaknya terdapat 5 pelabuhan lain yang akan dikembangkan, yakni Prigi Trenggalek; Tanjung Awar-Awar; Probolinggo; Brondong Lamongan dan Boom Banyuwangi. Pembangunan  pelabuhan ini diharapkan mendorong kemajuan ekonomi kabupaten/kota di sekitarnya. Misalnya seperti pembangunan Pelabuhan Prigi di Trenggalek. Keberadaannya  akan menjadi salah satu pendukung perdagangan wilayah selatan Jawa Timur sementara Brondong dan Boom bisa difokuskan pada perdagangan dan pengolahan hasil laut.

Target dari pembangunan pelabuhan adalah peningkatan perdagangan antar pulau, termasuk aktifitas bongkar muat di dalamnya. Menjadi pendukung utama sektor perdagangan dimana sektor ini merupakan unggulan Jawa Timur, sekaligus sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri dan pengolahan hasil pertanian.

Selain itu, pembangunan pelabuhan juga untuk pemerataan pembangunan. Sejauh ini, pelabuhan yang berkembang hampir seluruhnya ada di pesisir utara.  Pembangunan pelabuhan di pantai selatan diharapkan menjadi alternatif pendukung perdagangan dengan kota-kota diwilayah pantai selatan pulau Jawa.

Di samping memberi perhatian pada pelabuhan-pelabuhan besar, pelabuhan pelayaran rakyat juga penting untuk diperhatikan. Pelayaran ini,  dalam kegiatan operasionalnya merupakan salah satu sub-sistem dari sistem angkutan laut nasional dan bagian usaha pelayaran tradisional. Pelayaran rakyat, dapat dikembangkan lebih luas di Jawa Timur karena lokasi yang strategis dalam sistem industri dan perdagangan antar pulau.

Cara pertama dalam memperkuat pelayaran rakyat adalah dengan memodernisasi infrastruktur pelabuhan rakyat. Pemerintah provinsi akan menyediakan anggaran melalui APBD, untuk merenovasi, merehabilitas dan membangun pelabuhan rakyat, termasuk sarana pendukungnya. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten/kota untuk terlibat dalam revitalisasi dan modernisasi pelabuhan pelayaran rakyat.

Kedua, terlibat dalam dukungan kelayakan armada pelayaran rakyat, misal melakukan standarisasi, klasifikasi, dan pengesahan desain kapal. Tujuannya adalah agar pelayaran rakyat tidak kalah bersaing oleh kapal niaga nasional. Di samping itu kapal pelayaran rakyat dapat perlindungan karena dapat diasuransikan. Target pelayaran rakyat ini akan difokuskan untuk wilayah kepulauan di Madura dan kepulauan sekitarnya. 

Jumlah nelayan di Jawa Timur pada tahun 2015 berjumlah 233.251 orang (BPS, 2016). Berdasarkan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur tahun 2016, produksi perikanan tangkap Jawa Timur sebesar 407.832,90 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 1.159.168,53 ton per tahun dan produksi olahan hasil perikanan sebesar 1.368.956 ton per tahun. Hasil produksi laut dan perikanan yang lain dari sumber dan tahun yang sama, menunjukkan, produksi rumput laut sebesar 645.263 ton, produksi garam sebesar 98.490 ton, produksi udang sebesar 97.265,30 ton dan produksi benih ikan sebesar 29.021.052,67 ribu ekor.

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada PDRB tahun 2016 mencapai Rp 41,89 triliun atau sebesar 2,48 persen. Jika dibandingkan dengan tiga sektor unggulan lain di Jawa Timur, seperti industri, perdagangan dan pertanian, persentase sektor kelautan dan perikanan  jauh lebih kecil. Padahal, melihat potensi kelautan yang besar seharusnya kontribusi kelautan dan perikanan bisa didorong hingga 10 persen.

Dari gambaran tersebut, sektor kelautan dan perikanan perlu digarap lebih optimal. Pemerintah provinsi berupaya untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi sektor kelautan. Di antaranya adalah untuk pengembangan dan penambahan infrastruktur utama perikanan laut. Saat ini, terdapat 91 tempat pendaratan ikan (milik/kabupaten /kota, provinsi dan pusat), 77 pangkalan pendaratan ikan (milik kabupaten/kota dan provinsi), 12 pelabuhan perikanan pantai (milik provinsi), dan 2 pelabuhan perikanan nusantara (milik pusat).

Di samping itu, bersamaan dengan pembangunan infrastruktur utama,  pemerintah provinsi akan terlibat dalam penyediaan sarana pendukung seperti, SPBU nelayan, bantuan mesin kapal dan lainnya.   Tujuan utama mengembangkan sektor kelautan adalah peningkatan kesejahteraan bagi nelayan. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTP). yang menunjukkan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap.

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,82 persen dibanding tahun 2015, yaitu dari 106,68 menjadi 111,83 (BPS, 2017). Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (6,35 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (1,45 persen).

Fokus utama menaikkan NTP adalah meningkatkan hasil tangkap nelayan. Tren kenaikan NTP di Jawa Timur berbanding lurus dengan hasil tangkap dan harga ikan yang terus membaik. Langkah ini berkorelasi dengan upaya pemerintah provinsi nanti untuk memperkuat infrastruktur dan sarana prasana pendukung perikanan laut atau tangkap, seperti SPBU nelayan dan teknologi pendukung. Terkait teknologi, ke depan, pemerintah provinsi akan fokus pada pengembangan teknologi penangkapan ikan, terutama bagi nelayan tradisional agar mereka tahu lokasi terbaik menangkap ikan. Sehingga, waktu dan daya yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien, tak lagi berkeliling laut serta dapat menghemat penggunaan bahan bakar.

Pemerintah provinsi juga akan berfokus pada pemberian perlindungan terhadap nelayan. Pemerintah pusat telah melaksanakan program perlindungan nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) atau asuransi nelayan. Keuntungan bagi nelayan antara lain, dibayarkan preminya oleh pemerintah pusat, memperoleh santunan baik karena kecelakaan atau kematian. Di sisi ini, nelayan di Jawa Timur telah memiliki satu aspek penting perlindungan terhadap keselamatan, jiwa dan pekerjaan mereka.

Untuk melengkapi program pemerintah pusat tersebut, pemerintah provinsi juga akan memberi perlindungan beruapa asuransi. Namun, asuransi yang akan diskemakan adalah pada sarana yang digunakan untuk tangkap ikan, yakni asuransi armada penangkapan ikan. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap di Jawa Timur yang disajikan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, terdapat 57.000 armada penangkapan ikan berbagai ukuran. Sayangnya, 80 persen armada belum terdata, tertata dan memiliki izin.

Berkenaan dengan hal itu, langkah awal dalam pelaksanaan asuransi armada penangkapan adalah dengan penataan dan pendataan. Pendataan ini dilakukan selain mengetahui jumlah, tetapi juga untuk menghitung potensi penangkapan ikan. Sedangkan penataan, dilakukan agar armada penangkapan ikan memiliki kelayakan untuk diasuransikan. Diharapkan, melalui program asuransi jiwa oleh pemerintah pusat dan asuransi armada tangkap ikan oleh pemerintah provinsi, resiko yang dihadapi oleh nelayan dapat dikurangi. *)