Megawati: Mandat ke Presiden Jokowi Jalankan Pemerintahan Negara
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menyatakan, yang perlu disampaikan adalah, sikap politik PDIP sebagai partai pengusung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Yaitu suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama Partai,” ujarnya pada pidato pembukaan Kongres ke IV PDIP di Kota Denpasar pada 9 2015 silam.
Pekerjaan rumah yang lainnya, lanjut putri Presiden RI Soekarno ini, adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Hal ini penting, mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri. Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
“Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik Partai,” tegas Megawati.
Kebijakan Partai Kehendak Rakyat
Dalam pidato lainnya Megawati mengatakan, bahwa mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan Partai.
“Prinsip demokrasi inilah yang saya jalankan. Penjelasan ini sangat relevan, mengingat ada sementara pihak, dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa Partai adalah beban demokrasi,” paparnya.
“Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Namun, mengatakan bahwa partai hanya sebagai ornament demokrasi; dan hanya sekadar alat tunggangan kekuasaan politik, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat,” tandasnya
Fenomena ini, lanjut Megawati, nampak jelas ketika pada saat bersamaan muncullah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun, makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik.
“Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana, ada simbiosis kekuatan anti partai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari. Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan saudara-saudara.”
Karena itulah lanjut Megawati, bahwa jalan ideologi adalah pilihan benar. Jalan ideologi yang membentang terjal di hadapan kita, adalah jalan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. “Inilah prinsip konstitusionalisme yang selalu jadi rujukan kita saudara-saudara,” tegasnya.
Atas dasar konstitusi pula, Megawati melanjutnya, dirinya berulang kali menyampaikan kepada Presiden, pegang teguhlah konsitusi itu. “Berpijaklah pada konsitusi karena itulah jalan kenegaraan. Penuhilah janji kampanye-mu, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat.”