Megawati Diserang Jelang Kongres PDIP April 2025

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai siap, terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai menjelang pelaksanaan Kongres yang akan digelar pada April 2025. 

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy dalam keterangan persnya mengungkap, pihaknya melihat ada indikasi pihak yang ingin merusak partai melalui pemasangan sejumlah baliho mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"PDIP merupakan partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan DPP baru yang diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024," ungkapnya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2024.

Ronny menjelaskan, perpanjangan masa kepengurusan dan kepimpinan Megawati hingga 2025 juga telah sesuai Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. 

Menurut Ronny, perpanjangan masa kepengurusan menjadi hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan lewat Kongres Partai dan Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.

Isu ada pihak yang ingin mengacak-acak Kongres PDIP 2025 dilempar oleh Megawati sendiri. Pihak itu tidak ingin Megawati menjadi ketua umum kembali. Ibunda Ketua DPR RI, Puan Maharani ini menduga akan ada pihak yang menganggap kepemimpinannya tidak berhasil. 

Putri Bung Karno ini menyampaikan keprihatinannya dalam peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.