Media Hapus Berita Soal Jenderal di Jabatan Sipil: Rekomendasi Dewan Pers untuk Keselamatan Penulis?

Jagat media sosial dan grup WhatsApp tengah ramai membicarakan pemberitaan media nasional berjudul "Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?". Saat mencoba mengakses berita tersebut, publik justru disuguhi pesan:

"Redaksi menghapus tulisan ini atas rekomendasi Dewan Pers, dan demi keselamatan penulisnya. Harap maklum."

Penghapusan ini memicu pertanyaan besar di kalangan warganet dan anggota grup WhatsApp (WAG). Apakah benar Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi seperti yang tercantum dalam keterangan tersebut? Seperti apa bunyi dari rekomendasi Dewan Pers itu? Hingga berita ini ditulis, salah satu anggota Dewan Pers yang coba dihubungi belum memberikan tanggapan.

Dugaan Terkait Penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai

Spekulasi berkembang bahwa berita yang dihapus tersebut berkaitan dengan rencana pengangkatan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Rencana penunjukan ini ramai disorot karena dianggap melanggar prinsip meritokrasi dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jika benar terealisasi, maka Djaka akan menjadi figur militer aktif pertama yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, menggantikan Askolani. Keputusan ini dinilai kontroversial karena jabatan sipil strategis tersebut sebelumnya selalu diisi oleh kalangan birokrat sipil.

Profil Letjen TNI Djaka Budi Utama

Djaka Budi Utama merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Militer tahun 1990. Ia dikenal dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto karena memiliki latar belakang kesatuan yang sama, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Beberapa jabatan strategis yang pernah diemban Djaka antara lain:

• Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) melalui SK Panglima TNI Nomor: Kep/1264/X/2024 (tanggal 18 Oktober 2024),

• Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan),

• Asisten Intelijen Panglima TNI,

• Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Sorotan atas Keterlibatan di Tim Mawar

Tak hanya soal pengangkatan, rekam jejak Djaka juga menarik perhatian karena keterkaitannya dengan Tim Mawar, sebuah satuan non-formal yang pernah aktif di bawah Kopassus pada 1997. Tim ini terkenal karena operasi penangkapan aktivis prodemokrasi yang kala itu dianggap "radikal." Tim Mawar dibentuk dan dipimpin oleh Mayor Infanteri Bambang Kristiono, ketika Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.