Masih Ada 3,6 Juta KPM Belum Terima Bansos, Kemensos Gandeng PPATK Cek Rekening Penerima

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat masih ada 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan sosial (bansos) hingga awal Juli 2025. Untuk memastikan program bansos tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemensos menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis rekening para penerima bantuan.

“Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor PPATK, dikutip laman resmi Kemensos Minggu 6 Juli 2025.

Penyaluran Bansos Triwulan II Capai Lebih dari Rp20 Triliun

Gus Ipul melaporkan, per 1 Juli 2025, penyaluran bansos triwulan II telah mencapai lebih dari Rp20 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Bansos PKH: Tersalur ke 8 juta lebih KPM (80,49% dari target), senilai Rp5,8 triliun.

Bansos Sembako: Sudah diterima oleh lebih dari 15 juta KPM (84,71%), dengan total nilai Rp9,2 triliun.

Penebalan bansos: Tambahan Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan bagi 18,3 juta KPM, telah tersalur ke 15 juta KPM senilai Rp6,19 triliun.

Namun, masih terdapat 3,6 juta KPM yang belum menerima bantuan akibat sejumlah kendala administratif dan teknis.

Penyebab Keterlambatan Penyaluran Bansos

Kemensos mengidentifikasi beberapa faktor penyebab belum cairnya bantuan kepada jutaan KPM tersebut:

Peralihan Penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara
Mengacu pada Perpres Nomor 63 Tahun 2017, bansos wajib disalurkan secara non-tunai melalui bank milik negara (Himbara). Sebelumnya, sebagian besar KPM menerima bantuan melalui PT Pos. Kini, hanya kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, dan komunitas adat terpencil yang boleh menerima via PT Pos.

629.513 KPM Penerima Baru Belum Punya Rekening
KPM baru yang telah masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—pengganti DTKS—berhak menerima bansos, namun masih terkendala pembukaan rekening bank.

Rekening dalam Proses Analisis PPATK
Sejumlah rekening penerima masih dianalisis oleh PPATK untuk memastikan bansos tidak jatuh ke tangan yang salah. Beberapa rekening bahkan terindikasi dormant (tidak aktif), hanya digunakan untuk menerima transfer bansos.

PPATK Temukan Data Anomali

Ketua PPATK, Ivan Yustiavanda, menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya Kemensos. “Kami menemukan beberapa data yang anomali dan akan segera diserahkan kepada Pak Menteri untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program bansos sesuai dengan harapan Presiden. “Kami siap membantu Pak Menteri agar bansos lebih tepat sasaran dan digunakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Ivan.

Gus Ipul menyambut baik hasil temuan PPATK dan akan menjadikannya sebagai dasar evaluasi. “Data telah kami serahkan, dan kami harap ke depan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Dengan sinergi Kemensos dan PPATK, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan sosial ke masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran negara.