Marwah Rupiah dan Harga Diri Orang Jogja

Saya masih terkagum-kagum dengan jati diri orang Jogjakarta. Tempat saya pernah belajar dan tinggal selama 14 tahun. Kini pun masih sering wira-wiri karena tiga anak tinggal di kota ini.

Ceritanya begini.

Beberapa hari lalu saya berpapasan dengan seorang ibu lansia. Berjalan kaki tanpa alas dengan keranjang di gendong di belakang. Dua tangannya menenteng gerandulan tas berisi dagangan.

Hari sudah sore. Kebetulan jalanan kampung itu sepi. Merasa trenyuh, saya pun berhenti. Membeli dagangannya. Yang ditenteng di kedua tangan. Niat hati mengurangi beban kedua tangan ibu tua itu.

Harganya tak seberapa. Tak sampai selembar uang rupiah warna biru bergambar wajah pahlawan nasional Ir H Juanda. Satuan uang yang sekilas seperti uang Dollar AS. Hanya berbeda nilai dan gambar pahlawan yang dipajang.

Kebetulan di mobil masih ada uang receh. Saya tambahkan ke ibu itu. Jumlahnya juga tidak seberapa. Apalagi kalau diukur dari nilai dollar AS yang pasti tak pernah dipegang ibu tua itu. Mata uang yang tak pernah ada dalam bayangannya.

Apa yang terjadi?

Ibu tua itu menolak. Saya pun memaksa. Sambil beringsut kembali masuk mobil. Tak disangka, sang ibu menguber sambil membawa beberapa dagangannya. Ia paksa memasukkannya ke mobil. Senilai uang tambahan yang saya berikan.

Dua hari berikutnya, saya pergi makan siang dengan istri. Ada tukang parkirnya. Begitu mau pulang, saya kasihkan uang puluhan ribu. “Sisanya ambil Pak,” kata saya. Ia ternyata menolak sambil memberikan uang kembalian Rp 6 ribu.

Di Jogja parkir mobil memang tarifnya hanya Rp 4 ribu. Sepeda motor Rp 2 ribu. Berbeda dengan di Surabaya yang parkir mobil Rp 5 ribu. Terkadang dapat bonus dibentak-bentak tukang parkirnya, ha…ha… Sampai terkadang bikin kaget pendatang, terutama orang Jogja.

Pengalaman kecil seperti itu mungkin terdengar remeh. Tetapi justru dalam peristiwa sederhana sehari-hari itulah watak sebuah kebudayaan sering terlihat paling jujur. Ada semacam rasa sungkan mengambil yang bukan haknya. Ada martabat yang dijaga. Bahkan ketika hidup sedang susah.

Dalam perspektif antropologi, perilaku ekonomi masyarakat tidak pernah murni soal uang. Cara orang menerima pemberian, menentukan harga, hingga memperlakukan pelanggan dibentuk oleh sistem nilai yang diwariskan lama.

Kebudayaan Jawa, terutama tradisi Mataraman seperti Jogjakarta, sejak lama dibangun di atas etika kepantasan sosial. Orang boleh miskin, tetapi tidak boleh kehilangan ajining diri atau harga diri.

Meneriima uang berlebih tanpa alasan yang pantas bagi sebagian orang Jawa lama dianggap “ora ilok”. Tidak pantas. Bukan karena nominalnya besar atau kecil, melainkan karena ada batas moral antara rezeki dan mengambil kesempatan.

Dalam sosiologi Pierre Bourdieu, nilai-nilai seperti itu lama-kelamaan berubah menjadi habitus. Kebiasaan sosial yang tertanam dalam alam bawah sadar masyarakat.

Orang bertindak jujur bukan semata karena takut hukum. Tapi karena lingkungan sosial membentuk kejujuran sebagai sesuatu yang normal dan bermartabat.

Jogjakarta memiliki kekuatan mempertahankan habitus itu. Sebab kebudayaannya masih hidup sebagai ekosistem sosial. Keraton bukan hanya bangunan wisata. Tetapi pusat simbolik yang memproduksi nilai.

Tradisi unggah-ungguh, tepa selira, ewuh pakewuh, hingga falsafah hamemayu hayuning bawana masih menjadi rujukan etik dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai itu masih terjaga di sebagian warganya hingga sekarang.

Di tengah budaya konsumsi yang makin agresif, Jogja tampaknya sadar bahwa modal sosial seperti ini tidak bisa diwariskan secara otomatis. Karena itu, rencana Sri Sultan Hamengku Buwono X memasukkan Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) ke sekolah menjadi sangat menarik.

Banyak orang mengira pendidikan budaya hanya soal mengenakan pakaian adat atau belajar tari tradisional. Padahal gagasan Sultan jauh lebih dalam. Yang ingin dijaga bukan sekadar simbol budaya. Tapi watak sosial masyarakat Jogja.

Program Pendidikan Khas Kejogjaan merupakan upaya membangun manusia Jalma Kang Utama. Manusia yang unggul bukan hanya secara akademik. Tapi juga matang secara moral dan sosial.

Nilai seperti sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh hendak ditanamkan kembali kepada generasi muda melalui sekolah. Itu adalah moral dan etos untuk fokus, semangat dan percaya diri. Bukan lari dari tanggungjawab.

Nilai itu penting karena sekolah modern terlalu sibuk mengejar angka dan ranking. Tapi melupakan pembentukan karakter sosial. Anak diajari kecerdasan digital. Namun tak diajari rasa malu mengambil milik orang lain. Mereka belajar teknologi, tetapi tidak belajar integritas.

Dalam banyak masyarakat maju, kekuatan bangsa justru ditentukan oleh kualitas modal sosialnya. Tingkat kepercayaan publik, disiplin kolektif, rasa tanggung jawab, dan etika sosial.

Jepang bisa bangkit bukan hanya karena teknologi. Tetapi karena budaya malu dan disiplin sosialnya kuat. Korea Selatan menjaga etos kolektifnya melalui pendidikan berbasis budaya nasional.

Lalu muncul pertanyaan menarik: bisakah akar budaya seperti ini dikembangkan di Jawa Timur?

Jawabannya: bisa. Tapi tidak dapat dilakukan dengan cara meniru Jogjakarta secara mentah.

Jawa Timur memiliki struktur budaya yang jauh lebih beragam dan keras. Kultur Arek di Surabaya misalnya dibangun oleh tradisi egaliter, terbuka, dan spontan.

Wilayah Mataraman lebih dekat dengan tradisi Jawa Tengah. Sementara Tapal Kuda dipengaruhi kultur pesantren dan Madura yang memiliki watak sosial sendiri.

Namun Jawa Timur sebenarnya memiliki modal budaya yang sangat kaya untuk membangun etika sosial. Tradisi pesantren mengajarkan kesederhanaan, kemandirian, dan hormat pada ilmu.

Budaya Arek memiliki solidaritas dan keberanian sosial. Tradisi Madura mengenal etos harga diri dan kerja keras yang kuat.

Masalahnya, modernisasi di banyak daerah Jawa Timur berlangsung tanpa penguatan budaya dan pendidikan karakter. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami krisis modal sosial.

Bahkan ada sebuah kota di bagian timur Jawa ini yang bertahun-tahun mendapat stigma sebagai “produsen pengemis” di berbagai kota besar Indonesia.

Fenomena itu sesungguhnya bukan sekadar masalah ekonomi. Dalam perspektif sosiologi, itu menunjukkan adanya normalisasi budaya ketergantungan.

Ketika mengemis menjadi strategi ekonomi yang diwariskan lintas generasi, maka yang rusak bukan hanya struktur pendapatan masyarakat. Tetapi juga struktur martabat sosialnya.

Oscar Lewis menyebut kondisi seperti ini sebagai culture of poverty alias kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan tak lagi hanya keadaan material. Tapi membentuk cara berpikir dan cara hidup.

Anak-anak tumbuh dengan imajinasi sosial bahwa belas kasihan lebih menjanjikan daripada kerja produktif. Tentu bisa menjadi ancaman masa depan bangsa jika budaya kemiskinan ini dibiarkan berkembang.

Karena itu, problem semacam ini tidak cukup diselesaikan dengan bantuan sosial semata. Yang diperlukan adalah rekonstruksi budaya dan pendidikan karakter berbasis lokal.

Di sinilah langkah Sultan HB X menjadi relevan secara nasional. Pendidikan berbasis budaya bukan romantisme masa lalu. Melainkan investasi peradaban jangka panjang.

Sekolah harus menjadi ruang membentuk martabat manusia. Bukan sekadar mesin pencetak tenaga kerja. Sekolah bukan hanya mengajarkan ilmu. Tapi menbentuk karakter siswa untuk menghadapi masa depan.

Mungkin itu sebabnya pengalaman tentang tukang parkir dan ibu lansia di Jogja terasa membekas. Persoalannya bukan Rp 6 ribu kembaliannya. Tetapi ada pesan sosial yang diam-diam terasa kuat.

Bahwa modal sosial sangat penting untuk membentuk mentalitas warga. Karena itu perlu diarusutamakan. Dalam pekerjaan paling sederhana pun, manusia tetap bisa menjaga harga dirinya.