Mal Pelayanan Publik Digeledah KPK, Warga ‘Balik Kanan’

Setelah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), giliran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo digeledah sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 24 September 2021. Sejumlah warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan, izin usaha, hingga paspor terpaksa balik kucing.

Soalnya, sejak kedatangan para penyidik KPK yang menggunakan delapan mobil, sekitar pukul 10.00, dua pintu gerbang MPP di Jalan Raya Dringu ditutup rapat. Sejumlah personel polisi dari Satuan Shabara Polres Probolinggo tampak berjaga-jaga di kedua pintu masuk dari jalan nasional Probolinggo-Situbondo itu.

Salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di MPP mengatakan, para penyidik KPK tiba di MPP sekira pukul 10.00. “Penyidik KPK datang dengan delapan mobil sekitar pukul 10.00 masuk melalui pintu gerbang sebelah barat,” ujar anggota Satpol yang enggan disebutkan namanya.

Terkait kedatangan penyidik KPK, para ASN dan puluhan warga yang sedang mengurus surat-surat di MPP dilarang meninggalkan MPP. Sementara puluhan warga yang hendak memasuki gerbang MPP, dilarang masuk.

Hingga Jumat sore, para penyidik dari komisi antirasuah itu masih memeriksa MPP. Sehingga belum diketahui kaitan penggeledahan MPP dengan kasus korupsi yang menjerat Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin, anggota DPR RI dan 20 aparatur sipil negara (ASN).

Ke-22 orang itu ditetapkan sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan penjabat kepala desa (Pj Kades) di Kabupaten Probolinggo. Mereka terkena operasi tangkap tangan (OTT) dengan bukti uang tunai Rp362 juta, Senin, 30 Agustus 2021 silam.

Yang jelas, penggeledahan MPP mengakibatkan pelayanan terhadap warga terganggu. “Saya bermaksud mengurus administrasi penduduk, ternyata dua pintu gerbang MPP ditutup, infonya sedang digeledah KPK. Ya terpaksa saya pulang,” ujar Andik, warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Hal serupa dialami pengusaha konstruksi dari Jakarta, Edo Hutapea, yang hendak mengurus administrasi proyek breakwater di Kabupaten Probolinggo. “Jauh-jauh dari Jakarta datang ke Probolinggo ternyata layanan MPP ditutup karena ada KPK,” katanya.

“Saya bermaksud mengambil KTP yang telah diperbarui, sebenarnya tinggal mengambil tetapi gak bisa masuk ke MPP,” kata Abdul Bahri. Warga Kecamatan Kraksaan itu itu mengaku, akan mengambil KTP-nya, Senin mendatang.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kristiana Ruliani yang dikonfirmasi soal MP melalui pesan singkat WA, belum merespon pertanyaan wartawan. MPP merpakan layanan yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Probolinggo.