Mahfud MD: Demokrasi Saat Ini Membuat Pemerintah Serbasalah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai demokrasi dengan perkembangan ruang publik yang pesat saat ini membuat pemerintah merasa serbasalah.

Ia mencontohkan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan, banyak yang menilai kebijakan tersebut salah di dunia maya. Sebaliknya, saat mendengarkan saran yang mengkritik, pemerintah akan dinilai salah oleh kelompok masyarakat yang lain.

"Ketika pemerintah melakukan sesuatu, salah kata yang satunya. Ketika pemerintah berpindah haluan, salah kata yang satunya lagi. Ini demokrasi serbasalah," kata Mahfud dalam sebuah webinar yang digelar Erasmus Huis, Sabtu 5 September 2020.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan sistem politik demokrasi di Indonesia.

Demokrasi mengakibatkan munculnya banyak perbedaan dan perdebatan di ruang publik. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka perbedaan dan perdebatan itu semakin terlihat.

Mahfud pun mengatakan bahwa pemerintah diuji untuk menentukan sikap yang tepat di tengah keriuhan perbedaan pendapat dan perdebatan yang muncul setiap selesai mengeluarkan kebijakan publik.

"Pemerintah harus tetap pada keputusannya, pada tugasnya untuk membawa memimpin pemerintahan dalam negara, agar negara selamat dan tetap dalam sistem demokrasi," kata Mahfud.

Sebelumnya Mahfud menyebut korupsi di era sekarang ini banyak yang dibangun melalui demokrasi. Jika sebelumnya praktik korupsi dijalankan melalui sistem otoritarianisme pada era Orde Baru. Kini, semua orang bisa melakukan korupsi karena demokrasi yang diperoleh pasca-reformasi.

"Ironisnya, berkat kebebasan, korupsi bisa dilakukan lewat berbagai cara," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.