Mahasiswa Dukung Langkah Pemerintah Soal Freeport

Jakarta: Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Farus Rifqi Hasan mengatakan pihaknya sangat mendukung pemerintah Indonesia untuk membuka kerjasama terhadap Freeport. Minggu (26/2).

Menurutnya, ada tiga poin pokok di dalam PP 1 tahun 2017, yang pertama adalah perubahan status PT Freeport dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kedua adalah hilirisasi, yang mana ada sebuah smelter yang harus dibuat oleh PT Freeport.

"Kita melihat hari ini, PT Freeport hanya membuat smellter saju Juta Ton pertahun, sedangkan freeport sendiri 200.000 juta ton per hari ekspornya," ujarnya saat menjadi pembicara publik dengan tema 'Indonesia tanpa Freeport: Mengapa Tidak?' di D'Hotel, Menteng, Jakarta, Minggu (26/2).

Kemudian poin yang ketiga adalah divestasi PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Freeport selama ini telah memberikan dampak yang luar biasa, termasuk ketergantungan di Timika dan Papua sangat tinggi terhadap perusahaan asal Amerika Serikat itu.

"Sedangkan kita melihat kepemilikan lahan ditambang Freeport di luar negeri memiliki 51 persen sedangkan di Indonesia sekitar 91 persen. Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9 persen dari sahamnya. Ini menarik ketika kita melihat bahwa PT Freeport tidak melakukan keadilan di negeri ini," tuturnya.

Selain itu, adanya potensi perang asimetris yang terjadi, dimana adanya PHK, pemerintah daerah yang mendukung PT Freeport ketimbang mendukung pemerintah pusat juga sangat menarik untuk dikaji.

"Ketika kita lihat posisinya bahwa pemerintah daerah malah mendukung Freeport untuk lakukan ekspor konsentrat untuk mempercepat segera melakukan negosiasi ini menarik untuk dikaji. saya rasa harusnya tidak ada negosiasi kepada PT Freepot, yang namanya aturan harus dipenuhi semuanya termasuk swasta yang ada di Indonesia," tutupnya. (frd)