M Qodari, di Balik Usulan Jokowi-Prabowo 2024
Muhammad Qodari, sedang menjadi pusat perhatian. Hal itu lantaran Direktur Eksekutif Indo Barometer, sedang memprogandakan dan menyerukan dukungan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tiga periode. Tentu saja, seruan itu dianggap publik telah melanggar konstitusi.
Qodari juga mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Jokowi di Pilpres 2024. Tidak hanya itu, Qodari juga membentuk Komunitas Jok-Pro 2024 atau Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024.
Komunitas Jok-Pro 2024 diketahui resmi melakukan acara syukuran dan peresmian Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) di Jakarta Selatan, Sabtu 19 Juni 2021 kemarin.
Mencoba Melawan Arus Konstitusi
Selama ini, M Qodari dikenal sebagai pengamat politik yang kritis. Termasuk kritis terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo.
Meski begitu, Direktur Eksekutif Indo Barometer sedang menjadi perhatian karena pandangan politiknya berbeda dengan arus umum. Pemahaman di era Reformasi, sesuai konstitusi presiden dipilih dalam dua periode.
Ia pun pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Juli 2005-Oktober 2006. Pada 2003 hingga 2005, dirinya menjabat sebagai Direktur Riset LSI.
Pria kelahiran Palembang, 15 Oktober 1973 ini kerap kali menjadi narasumber menyampaikan hasil surveinya terkait pergerakan politik di Indonesia. Termasuk saat Pilpres 2019 dan Pilkada 2020 yang di antaranya diikuti oleh anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Rekonsialisi Nasional
Saat Pilpres 2019 dirinya mengatakan siapapun Capres-Cawapres yang terpilih diharapkan dapat membentuk kabinet rekonsiliasi nasional.
Menurut Qodari, kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat ‘terkoyak’ selama Pilpres 2019.
"Menurut saya prioritas utama bagi kita sekarang ini adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014."
"Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua-duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," kata Qodari.
Trending Twitter #TangkapQodari
Kini, karena alasan pelanggaran pada konstitusi itulah, tak heran bila kemudian muncul tagar #TangkapQodari. Tagar #TangkapQodari trending di Twitter, Minggu 20 Juni 2021. Qodari dianggap telah melanggar konstitusi setelah menyerukan dukungan Presiden Jokowi tiga periode
Di sisi lain, Qodari memang vokal mengatakan dukungannya dan kini menjadi Penasihat Komunitas Sukarelawan Jok-pro 2024
M Qodari mengatakan majunya Jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.
"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali."
"Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Juni 2021.
Prabowo Bersatu Didukung Parpol
M Qodari juga menyebutkan jika Jokowi dan Prabowo bersatu, maka banyak partai yang akan mendukung dan bisa menghindari perpecahan bangsa.
"Tantangannya saat ini adalah komunikasi kepada masyarakat, soal UUD itu bisa diatur lewat amandemen" ujar M Qodari.