Lumajang Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2021

Kabupaten Lumajang kembali meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama Tahun 2021. Penghargaan diberikan secara virtual kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis 29 Juli 2021.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (Dalduk KB&PP) Kabupaten Lumajang dr Rosyidah menyampaikan bahwa meski belum naik level ke tingkat madya namun ia merasa bangga atas capaian yang diterima oleh Kabupaten Lumajang dapat mempertahankan predikat KLA sejak 2017.

Meski demikian, pihaknya terus melakukan evaluasi dan berbenah diri agar ke depan terbentuk suatu sistem yang bagus khususnya dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik infrastruktur maupun hal-hal lain yang menunjang terjaminnya hak anak.

"Harapannya kami ke depan bersama Bappeda selaku ketua gugus tugas akan bersama-sama mengawal Lumajang lebih baik lagi, utamanya meningkatnya sistem perlindungan anak yang payung besarnya adalah Kabupaten Layak Anak, ini perlu kerjasama semua pihak," ujarnya.

Rosyidah berharap dukungan lintas sektor dalam membenahi RPJMD, Renstra Kabupaten Lumajang terkait pemenuhan hak anak agar lebih baik lagi. Ia juga mendorong adanya forum anak hingga ke level desa agar pencapaian target Kabupaten Layak Anak di atas level Pratama dapat diraih di tahun depan.

"Yang penting adalah sistemnya sudah berjalan, sistem yang didukung keberlanjutan KLA, misalnya didukung dengan PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak kita selama ini masih belum, masih ada beberapa desa, ini yang terus kita dorong," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan bahwa meski sempat tertunda pada tahun lalu akibat pandemi, pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan penerima penghargaan KLA dibanding tahun sebelumnya yakni 2019.

"Menjadi kebangaan kita bersama bahwa pada 2021 penerimaan KLA meningkat dari tahun 2019, yakni dari 249 menjadi 275 kabupaten/kota," ujarnya.

Ia berharap penghargaan ini tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk melindungi anak di daerahnya masing-masing. "Besar harapan kami bahwa daerah yang telah mendapatkan penghargaan dapat menjadi praktek bagi daerah lain guna menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia emas 2045," pungkasnya.