Luhut Pandjaitan dapat Tugas Baru Lagi, Masinton Sentil Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Indonesia, Luhut Pandjaitan untuk mengatasi persoalan minyak goreng di Pulau Jawa-Bali.
"Pak Menko Marves di minta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali," ucap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada wartawan, Rabu 25 Mei 2022.
Ia mengatakan Luhut akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (k/l) lain dalam memastikan stok aman dan distribusi minyak goreng sesuai target.
"Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agung untuk pengawasannya," ujar Jodi.
Pemerintah, kata Jodi, akan menggunakan aplikasi digital dalam mengawasi pasokan dan distribusi minyak goreng di dalam negeri.
Menurut Jodi, pemerintah menargetkan harga minyak goreng curah turun ke level HET sebesar Rp 14.000 per liter atau setara Rp 15.500 per kg.
Masinton Pasaribu Sindir Presiden Jokowi
Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyindir keputusan Presiden Jokowi menunjuk Luhut Pandjaitan untuk menangani urusan minyak goreng. Menurutnya, Luhut Pandjaitan terlalu banyak diberi kewenangan.
"Ini menegaskan adanya posisi 'perdana menteri', meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik," kata Masinton Pasaribu melalui pesan singkat yang juga diterima Ngopibareng.id, pada Rabu 25 Mei 2022.
Masinton Pasaribu tidak setuju dengan keputusan Presiden Jokowi memusatkan wewenang kepada satu menteri. Dia menyebut kebijakan ini sebagai sentralisasi jabatan. Dia khawatir pemberian banyak jabatan ke Luhut Pandjaitan mencerminkan kualitas buruk pemerintahan saat ini.
"Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan," ujarnya.
Senada, anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga mengkritik kebijakan Presiden Jokowi tersebut. "Keputusan Presiden Jokowi kali ini hanya semakin menguatkan sebutan yang ditujukan pada Luhut sebagai menteri segala urusan. Sebelum minyak goreng, Luhut juga telah diserahkan tugas mengurus pandemi Covid-19," sindirnya.