Libatkan UMKM di E-Katalog, Banyuwangi Raih E-purchasing Reward

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal. Langkah ini diyakini lebih mudah, cepat, transparan, serta akuntabel.

Pengadaan elektronik merupakan bentuk komitmen serta penguatan untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa produk-produk UMKM. E-katalog juga mendorong serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kami terus berkomitmen memanfaatkan e-katalog lokal untuk memberdayakan UMKM naik kelas dan berdaya saing. Harapannya ini bisa mengembangkan usaha kecil menjadi menengah, hingga besar,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat, 2 Juni 2023.

Dijelaskannya, Pemkab selalu berupaya meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini, total sudah ada 700 UMKM yang mendaftar di e-katalog. Mayoritas, kata Dia, adalah UMKM lokal. Mulai dari kuliner, sovenir, alat tulis kantor, aspal, hingga jasa servis kendaraan.

“Harapan kami dengan masuknya UMKM lokal dalam e-katalog, maka penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar,” ungkapnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dwi Yanto mengatakan, Pemprov Jawa Timur memberikan apresiasi pada Banyuwangi karena telah mampu mencapai realisasi transaksi e-katalog hingga Rp127,96 miliar. Realisasi ini tercapai dalam pengadaan barang/jasa di tahun 2022.

Prestasi ini membawa Banyuwangi menyabet penghargaan E-Purchasing Awards 2023 dari Pemprov Jawa Timur. Banyuwangi meraih peringkat kedua kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal.

E-Purchasing Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Penghargaan ini diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Dwi Yanto, yang mewakili Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Surabaya, pada Senin, 29 Mei 2023 lalu.

Dia menambahkan, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), persentase transaksi pengadaan barang/jasa Banyuwangi lewat e-katalog tahun 2022 lalu tercatat tertinggi di Indonesia. Persentase ini dilihat dari perbandingan besaran APBD-nya.

“Dan tahun ini, juga terus kita genjot transaksinya, kita dorong lebih banyak UMKM untuk ikut masuk e-katalog lokal,” jelasnya.

Hingga 22 Mei 2023, menurutnya, realisasi transaksi Banyuwangi telah mencapai 285,74 miliar. Angka ini mengacu pada data e-purchasing se-Provinsi Jawa Timur. Nilai ini meningkat dibanding realiasi dari tahun lalu.

Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menggunakan produk dalam negeri terkhusus produk lokal Banyuwangi. “Bahkan kita juga mengimbau, kalau OPD berkegiatan di kecamatan A, maka pesanannya menggunakan UMKM setempat,” bebernya.

Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, pemkab Banyuwangi telah melakukan sejumlah pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas produk UMKM. Bahkan setiap kegiatan Bupati Ngantor di Desa dibuka gerai pengurusan perizinan untuk usaha-usaha mikro. “Selain itu juga ada pendampingan untuk pendaftaran e-katalog,” katanya.