Lebih 15 Ribu Santri, Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya

Kementerian Agama saat ini tengah menggelar Ujian Sekolah (US) bagi santri Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di seluruh Indonesia. Pelaksanaan ujian berlangsung sejak 14 Maret dan akan berakhir pada 20 Maret 2022.

Ujian Sekolah (US) jenjang Ulya (setara SMA/MA) ini merupakan ujian pendidikan kesetaraan sebagai pengganti Ujian Nasional yang sudah tidak dilaksanakan sejak tahun 2020.

“Alhamdulillah, sekitar 15.124 santri ikuti ujian sekolah pada PKPPS jenjang Ulya. Ada 1.045 santri mengambil jurusan IPA, dan 14.079 jurusan IPS,” jelas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Waryono Abdul Ghafur di Jakarta, Jumat 18 Maret 2022.

Menurutnya, ujian sekolah ini dilaksanakan untuk memenuhi SK Dirjen No. 4831 tahun 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pondok Pesantren melalui Ujian Kesetaraan. Selain jenjang Ulya, ujian sekolah juga akan digelar untuk jenjang Wustho (setara SMP/MTs) dan Ula (setara SD/MI).

Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang Wutho dilaksanakan pada 16 - 22 Mei 2022. Sedangkan untuk jenjang Ula, akan digelar pada 30 Mei sampai 4 Juni 2022.

Waryono berharap mulai pelaksanaan ujian sekolah tahun ini, pondok pesantren sudah mampu menerapkan konsep merdeka belajar yang menjadi program kurikulum pendidikan Indonesia. Persiapan ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. Satuan Pendidikan dilatih dapat menyusun soal sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan pengajaran, yang meliputi ujian kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skill) dan kemampuan berpikir tingkat rendah (lower order thinking skill).

Peserta Ujian PKPPS di seluruh Indonesia mencapai 52.000 santri. Selain 15.124 santri Ulya, ada 33.191 santri jenjang Wustho, dan 3.888 santri jenjang Ula. Mereka tersebar pada 1.227 lembaga yang ada di 30 provinsi. Semua peserta tercatat dalam Education Management Information System (EMIS) yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Kasubdit Kesetaraan, di Direktorat PD Pontren Rahmawati mengatakan, EMIS merupakan basis data sekaligus sistem validasi kelayakan suatu lembaga untuk dapat mengikutsertakan santri-santrinya dalam ujian sekolah. Di era digital ini, sangat penting untuk dapat mengelola data dengan baik, sehingga seluruh lembaga diminta untuk mau belajar dan berlatih menghadapi digitalisasi pendidikan.

Dalam persiapan pelaksanaan ujian sekolah, Subdit Kesetaraan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag provinsi, untuk menyosialisasikan program, dan berkomunikasi langsung dengan PKPPS di daerah. Selain itu, Subdit Kesetaraan juga bermitra dengan Forum Komunikasi PKPPS Indonesia, sebagai bagian dari kendali mutu yang memberikan umpan balik dari pelaksanaan kebijakan Kemenag.

Ketua Umum Forum Komunikasi PKPPS berkomunikasi secara intensif dengan pejabat terkait tentang hasil pelaksanaan berbagai kebijakan di seluruh Indonesia, termasuk persiapan dan pelaksanaan US kali ini.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan PKPPS dapat meningkatkan eksistensinya di dunia pendidikan Indonesia, melayani masyarakat dengan lebih baik, dan menghasilkan lulusan yang dapat berperan aktif dalam segala bidang pembangunan di seluruh Nusantara.