Lantik 1.400 Pejabat, Eri Ancam Copot Pejabat Tak Sesuai Janji

Di penghujung tahun 2021, Walikota Surabaya Eri Cahyadi kembali menggelar mutasi besar-besaran yang secara resmi telah dilantik secara serentak diikuti oleh 1.400 pejabat di Halaman Balai Kota, Surabaya, Jumat 31 Desember 2021.

Eri mengatakan, perombakan ini dilakukan karena beberapa hal. Pertama karena nomenklatur peniadaan eselon empat yang diganti menjadi fungsional sub koordinator. Kedua, pengurangan jabatan di tingkat kecamatan yang biasa empat kepala sub seksi menjadi tiga.

“Ketiga, karena ada penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah,” kata Eri usai pelantikan.

Ia menjelaskan, mutasi ini dilakukan berdasar hasil tertinggi dari asesmen yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan melibatkan tim independen yang merupakan para akademisi.

Karena itu, ia menegaskan, mutasi ini bukan karena kedekatan personal dengannya melainkan benar-benar hasil dari diri masing-masing.

“Ada tapinya, nanti saya akan buat kontrak kinerja yang output outcome-nya yang akan ditandatangani. Kalau gak sesuai maka dia harus berhenti dari jabatannya. Nah, yang saya harap hasil asesmen sama dengan hasil kerja di lapangan karena hasil asesmen itu di atas kerja yang saya gak tau, (kontrak kinerja) ini pembuktiannya,” tuturnya.

Karena itu, Eri Cahyadi menegaskan kepada seluruh OPD bahwa tidak ada persaingan antar OPD tapi persaingan dengan kontrak kinerjanya. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi kemudian muncul anggapan OPD ini lebih menghasilkan dan sebagainya.

“Tadi saya katakan tidak ada persaingan antara OPD tapi bersainglah dengan kontrak kinerja. Saya pastikan yang mutasi tidak akan saya copot, hanya saja mereka copot dari jabatannya karena janjinya terhadap output dan outcome yang dijanjikan. Kalau mutasi pasti saya putar 2-3 tahun gak boleh ada orang yang di satu tempat yang sama,” tegas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

“Berat jadi kepala OPD nek gak mampu yo munduro (mundur),” pungkasnya.

Para pejabat yang dilantik hari ini mulai resmi menempati tempat barunya pada 3 Januari 2021. Sesuai rencana, pada minggu pertama mereka diminta untuk membuat planning kerja, lalu pembuatan kontrak kinerja di minggu ketiga, dan di minggu keempat akan dilakukan penyampaian anggaran masing-masing OPD beserta output dan outcome kepada masyarakat agar dapat ikut mengawasi.