Langgar Etik, KPU Berpotensi Lahirkan Pemimpin Tak Beretika

Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Proses pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika akan melahirkan pemimpin yang tidak beretika.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Hery B Cahyono, vonis DKPP yang menyatakan Ketua KPU Hasyim Ays’ari melanggar etik karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak memiliki konsekuensi hukum. Ketua KPU tidak dapat diadili di pengadilan seperti kasus pidana.

Sebab, etika tidak berkaitan dengan legal formal, karena merupakan produk budaya. Etika berkaitan dengan nilai luhur suatu bangsa yang telah susah payah dibangun oleh para pendiri bangsa.

Jika melanggar etika, maka seseorang dapat dikatakan telah melanggar nilai luhur bangsa. Sanksi bagi para pelanggar berupa pengadilan budaya.

“Sanksinya terhadap pelanggaran etik yang mengadili dan menghakimi adalah budaya. Budaya etik yang telah lama ada dalam masyarakat,” katanya, Rabu, 7 Februari 2024.

Meskipun tidak mendapatkan sanksi berat, namun seseorang yang menabrak etika dapat disebut sudah tidak menghargai nilai luhur bangsa Indonesia.

Atas pelanggaran etika itu, semua masyarakat bisa mengambil bagian untuk mengingatkan pelanggar sesuai kemampuan. Pemerintah bisa meluruskan dengan kekuasaannya.

Masyarakat bisa meluruskan dengan lisannya. Bahkan jika tidak mampu, bisa meluruskan menggunakan hati.

Saat ditanya terkait potensi pelanggaran yang akan dilakukan Gibran, Hery tidak bisa memprediksi. Namun, tujuan yang baik jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya kurang baik.

“Jika awalnya sudah menabrak etika, maka selanjutnya akan diikuti dengan tabrakan-tabrakan yang lain. Karena tujuan yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik,” pungkas pria yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unmuh Jember itu.

Sebelumnya, Civitas Akademika Unmuh Jember menyatakan sikap keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia. Mereka menilai demokrasi di Indonesia saat ini melanggar etika.