Kyai Ma’ruf Bicara Keutuhan Bangsa, Hingga Kedaulatan Ekonomi

Usai penetapan pasangan calon wakil presiden 2019-2024, oleh Presiden Joko Widodo, PBNU melakukan konferensi pers bersama KH Ma'ruf Amin, calon wakil presiden. Kiai  Ma’ruf Amin, dalam konferensi pers pertamanya itu, berharap tidak ada aral melintang, hingga terpilih dan bisa membantu Presiden.

Kata dia, pilihan ini bukan semata-mata karena dirinya pribadi. Tapi ini merupakan penghargaan terhadap ulama, terhadap Nahdlatul Ulama. “Ini berarti Pak Jokowi menghargai NU menghargai ulama,” kata KH. Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut dia menambahkan, ini tentu harus dibalas dengan membantu dan mendukung Presiden Joko Widodo.  Lalu apa yang bisa dilakukan kerjakan untuk membantu Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan sejahtera?

Kata Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi punya Nawacita. Kita bisa membantu dalam beberapa aspek. Pertama dalam menjaga keutuhan bangsa. Kita harus mendorong bangsa ini mematuhi kesepakatan yang menjadi pilar utama bangsa ini, yakni Pancasila dan UUD 1945.

“Karena itu saya menyebutnya sebagai Daarul Midzaq, atau Negara Kesepakatan. Ada yang menyebutnya Daarul ‘Ahdi ada yang menyebutnya Dar Assulhi. Ada juga yang menyebutnya Daarul Midzaq. Kesepakatan, perjanjian. Jadi tidak hanya Islam kaaffah saja, tetapi Islam kaffah ma’al midzaq. Ini yang harus kita pertahankan. Yang ke dua, menjaganya melalui ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Kita jaga agar negara ini tetap utuh,” kata Ma'ruf.

Kemudian  harus aman, damai. Negara yang tidak aman, seperti beberapa negara di luar negeri, misalnya Afghanistan, punya minyak dan sumber daya yang kaya. Tapi tidak bisa memanfaatkan. Karena tidak bisa menjaga keamanannya. Selalu perang, tidak aman, tidak damai.  

Yang keempat soal ekonomi. Yang ingin dia bangun adalah ekonomi keumatan. Yaitu arus baru ekonomi Indonesia. Pemberdayaan ekonomi umat.

Kenapa arus baru, karena arus lama, triple down effect, hanya membangun  konglomerasi. Tapi ini bukan berarti melemahkan yang kuat. Yang kuat tidak perlu dilemahkan, tapi menguatkan yang lemah. Inilah yang kemudian melahirkan program redistribusi aset.

Jadi konglomerat harus bermitra dengan usaha masyarakat. Juga harus membantu umat. Jadi nanti konglomerat tak lagi memonopoli komoditi dari hulu sampai hilir. Tapi  melibatkan masyarakat, misalnya dalam pertanian jagung, singkong, yang sudah kita mulai, akan kita perkuat lagi.

Oleh karena itu semua nanti harus kita penuhi dengan produk lokal, tidak perlu lagi ada impor. Karena kita sumber daya alamnya cukup. Istilah sekarang, kedaulatan pangan harus kita kuatkan. Kemudian dalam hal industrinya kita tingkatkan teknologinya, ini yang kita bisa kerja sama dengan berbagai negara. Sehingga kita bisa menjadi negara yang kuat, dan masyarakatnya sejahtera.

“Kemudian yang ke lima, soal kedaulatan hukum. Kita sudah punya perangkat hukum beserta Undang-undangnya, tinggal kita perkuat, karena Undang-undang itu merupakan kesepakatan bangsa ini,” kata KH. Ma'ruf Amin.

Konferensi pers ini dihadiri Muhaimin Isksndar, Ketua Umum PKB dan Abdullah Karding Sekretaris Jenderal PKB. (tut)