Kursi Menteri, Demokrat Tak Ingin Bebani Jokowi,PAN Ingin Oposisi

Partai koalisi mendesak Joko Widodo tak begitu saja mengakomodir permintaan parpol penantang masuk kabinet. Pernyataan ini salah satunya diungkapkan politikus senior Effendi Simbolon.

Terkait permintaan ini, beberapa petinggi parpol non koalisi pemerintahan mulai angkat bicara. Partai Demokrat misalnya, mengaku sejak awal tidak pernah merayu Jokowi untuk memasukkan kadernya ke dalam pemerintahan.

"Biarlah itu sepenuhnya jadi kewenangan Pak Jokowi selaku presiden. Mau milih siapapun terserah beliau. Kami Partai Demokrat sejak awal tidak ingin menambahi beban Pak Jokowi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, Sabtu 20 Juli 2019.

Menurut Jansen, tanpa harus didesak siapapun, Jokowi pada waktunya akan memilih sendiri siapa pembantunya yang akan duduk di dalam kabinet sepanjang 5 tahun ke depan.

"Pak Jokowi sudah tahu karakter semua elite politik negeri ini. Ini kan sudah periode kedua Pak Jokowi jadi presiden. Beliau bukan pendatang baru, biarkan beliau tanpa harus didekte siapapun," kata Jansen.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan bahwa arah kadernya saat ini mayoritas menginginkan PAN sebagai oposisi.

"PAN meski belum ada keterangan resmi, tapi arahnya sudah hampir pasti. Mayoritas pengurus PAN di pusat maupun daerah mutlak dan mutlak menginginkan PAN di luar pemerintahan. Ini sesuai nasehat Pak Amien," kata Dradjad.

Dradjad menilai, upaya rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo bukan berarti ingin bagi-bagi kursi. Rekonsiliasi yang dibangun adalah rekonsiliasi platform sehingga ada kesamaan arah dalam membangun bangsa.

"Jadi Prabowo dan pendukungnya ini bukan seperti anak muda yang aktif meminang gadis, tapi (kami) menjadi anak gadis yang sedang dibujuk rayu untuk dipinang," kata dia.

Sebelumnya Effendi Simbolon minta partai pendukung Prabowo konsisiten menjadi oposisi. "Parpol itu konsistenlah, ketika dia berlawanan, berarti kan berbeda visi. Jadi saya kira Pak Jokowi juga nggak usah terlalu mengakomodirlah," kata Effendi, Sabtu 20 Juli 2019.