Dikucilkan dalam KTT ASEAN, Myanmar Salahkan Intervensi Asing
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar menyalahkan "intervensi asing" atas pengecualian pemimpin junta dari pertemuan puncak para pemimpin regional akhir bulan ini.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan kepada kantor berita BBC Burma bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan para pemimpin 10 anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengecualikan pemimpin militernya dari KTT 26-28 Oktober.
"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," katanya, seperti dikutip dari Straits Times Asia News, Minggu 17 Oktober 2021.
"Sebelumnya, kami mengetahui, beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan menerima tekanan dari UE."
Kementerian luar negeri Singapura mengatakan pada hari Sabtu bahwa langkah pengecualian pimpinan junta adalah keputusan yang “sulit, tetapi perlu, untuk menegakkan kredibilitas ASEAN”.
Pernyataan itu mengutip kurangnya kemajuan yang dibuat pada peta jalan untuk memulihkan perdamaian di Myanmar yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada bulan April.
Dikecualikan dalam KTT ASEAN
Memang, dikabarkan sebelumnya, Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat mengundang perwakilan non-politik Myanmar ke pertemuan puncak kelompok regional akhir bulan ini, menurut penjelasan Brunei, ketua tahun ini, pada hari Sabtu 16 Oktober 2021, di luar pemimpin militer Myanmar.
Para menteri membuat keputusan ini pada pertemuan darurat online hari Jumat 15 Oktober 2021, di tengah kurangnya kerja sama dari junta, terutama lalai menerima kunjungan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih di bawah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, telah menolak permintaan utusan khusus itu untuk bertemu dengan Suu Kyi dan beberapa pemimpin oposisi lainnya.
Utusan khusus 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu seharusnya menengahi dialog antara semua pihak dalam gejolak politik Myanmar sebagai bagian dari mandatnya.
Klaim Militer Myanmar
Brunei mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Sabtu bahwa di saat para menteri selama pertemuan itu menegaskan pentingnya akses utusan khusus tersebut ke semua pihak yang berkepentingan dalam kekacauan Myanmar, mereka mendengarkan klaim pemerintah militer bahwa utusan khusus "harus menghindari keterlibatan dengan pihak-pihak yang saat ini sedang menjalani proses hukum", seperti dikutip dari Kyodo News, Minggu 17 Oktober 2021.
Pihak-pihak tersebut termasuk Suu Kyi dan Presiden terguling Win Myint serta organisasi yang dianggap ilegal oleh junta, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah organisasi yang dibentuk untuk menentang kudeta yang mengaku sebagai pemerintah sah Myanmar, dan Pasukan Pertahanan Rakyat, sayap bersenjata kelompok tersebut, menurut pernyataan itu.