Kudeta di Myanmar, Militer Ambil Alih Pemerintahan Satu Tahun

Militer Myanmar menerapkan kondisi darurat selama satu tahun, setelah mengkudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi, pada Senin, 1 Februari 2021.

Dilansir dari Channel News Asia, militer mengumumkan menangkap pimpinan Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) lantaran terjadi "kecurangan dalam pemilu".

Dalam siaran di stasiun televisi milik militer, pemerintahan kini dipegang oleh Pimpinan Militer Min Aung Hlaing, dan menerapkan kondisi darurat selama satu tahun.

Pembawa acara dalam stasiun TV Myawaddy kemudian membacakan draft konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil kontrol negara, selama masa darurat.

Upaya pengambil alihan kepemimpinan dilakukan menurutnya karena pemerintahan Aung San Suu Kyi gagal dalam merespon temuan militer terkait kecurangan dalam pemilu, 8 November lalu, serta kegagalan mereka untuk tidak menunda pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Dilaporkan pula jika saluran telepon di ibu kota Naypyitaw tak bisa dijangkau, dan televisi berhenti mengudara beberapa jam sebelum parlemen melakukan pertemuan pertama kalinya, sejak NLD memenangkan pemilu, pada 8 November 2020 lalu, pada Senin tersebut.

Tentara terlihat mengambil posisi di balai kota di Yangon, saluran internet dan layanan data telepom di kelompok NLD mengalami gangguan, kata penduduk setempat.

Kelompok pengawas layanan internet NetBlocks juga menyebut jika aktivitas internet telah menurun secara dramatis.

Seperti diketahui, Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi, 75 tahun, memenangkan pemilu dengan mendapatkan 396 kursi dari 476 kursi di parlemen.

Berdasarkan konstitusi tahun 2008, militer berhak 25 persen kursi di dalam parlemen, dan sejumlah posisi penting dalam kementerian.

Namun militer yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh jika terjadi penipuan secara masif dalam pemilihan itu, meski tuduhan ini tak bisa dibuktikan. Komisi Pemilihan Nasional menolak seluruh tuduhan dari pihak militer tersebut. (Cha)