Kritik Tak Digubris, Presiden Bagi-bagi Sertifikat Jalan Terus

Membagi-bagikan sertifikat tanah menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo. Hal itu bagian dari ikhtiar berkomunikasi dengan masyarakat, dalam kapasitas sebagai Presiden maupun calon presiden petahana yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Meskipun strategi ini sempat dikritik oposisi, Jokowi tidak menggubrisnya. Bagi-bagi sertifikat semakin gencar dilakukan. Bahkan, Jokowi menargetkan bisa membagikan 5 juta sertifikat dalam dua tahun sejak 2017.

Pada Sabtu 26 Januari 2019, giliran Jokowi menyerahkan langsung 3.000 sertifikat hak atas tanah kepada warga dari 44 kelurahan di kota administrasi Jakarta Pusat. Penyerahan berlangsung di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, berdasarkan keluhan-keluhan yang didengarnya langsung, dirinya mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kantor BPN untuk meningkatkan pelayanan. Bila bertahun-tahun sebelumnya Kantor BPN hanya dapat menerbitkan 400 hingga 500 ribu sertifikat tiap tahunnya, mulai 2017 lalu Presiden meminta agar 5 juta sertifikat dapat diterbitkan.

"Kenapa ini diberikan dan dipercepat? Karena setiap saya masuk ke kampung yang masuk di telinga saya ini urusan sengketa tanah. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak diselesaikan," kata Presiden.

"Kenapa ini diberikan dan dipercepat? Karena setiap saya masuk ke kampung yang masuk di telinga saya ini urusan sengketa tanah. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak diselesaikan," kata Presiden.

Tiap tahun, target tersebut selalu dinaikkan. Tiap dinaikkan itu pula, jajaran terkait sukses melampaui target tersebut.

"Artinya apa? Nyatanya kita ini bisa melakukan itu. Mempercepat urusan ini bisa. Kenapa enggak dilakukan dulu-dulu? Karena enggak diberi target," tuturnya.

Untuk diketahui, di Jakarta Pusat diperkirakan terdapat 149.323 bidang tanah. Hingga akhir 2018 bidang tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 139.444 bidang (93,38 persen). Sedang yang belum bersertifikat 9.879 bidang (6,62 persen). Ditargetkan pada 2019 seluruh bidang tanah di Jakarta Pusat telah bersertifikat.

"BPN berjanji seluruh tanah di Jakarta Pusat akan terdaftar tahun ini," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam laporannya di acara yang sama.

Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (asm)