Kritik Fachry Ali: Saya Perintahkan Mendikbud Belajar Sejarah
Pengamat sosial politik Fachry Ali menyampaikan kritik pedas pada Mendikbud Nadiem Makarim, yang dinilai tak paham sejarah. Sehingga, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menyatakan mundur dari program Program Organisasi Penggerak (POP).
"Ketika keluar dari istana, sehabis dipanggil presiden terpilih, akhir 2019, calon menteri pendidikan yg masih muda belia itu berkata kpd wartawan: ‘Saya tdk tahu masa lalu. Tapi saya tahu masa depan.’ Lalu ia pulang naik ojek," kata Fachry Ali, Kamis 23 Juli 2020.
Kini, Muhammadiyah dan NU keluar dari program ‘Pendidikan Merdeka’ karena Menteri Pendidikan memberikan dana hibah Rp 20 milyar kpd masing2 Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation pertahun.
"Menteri Pendidikan benar-benar membuktikan tdk tahu masa lalu. Bahwa Muhammadiyah dan NU telah melakukan pendidikan rakyat jelata jauh sebelum Indonesia ada. Sementara Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation baru lahir beberapa ‘menit’ lalu —untuk ukuran masa panjang pengabdian Muhammadiyah dan NU mencerdaskan anak-anak bangsa. Ironi orang tak mengerti masa lalu. Saya perintahkan Menteri Pendidikan belajar sejarah!!!!"
Fachry Ali memang cukup kesal dengan kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim, disampaikan pada akun facebooknya.
Seperti diketahui, kalangan DPR RI mempertanyakan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Dua entitas bisnis ini masuk dalam kategori Gajah yang bisa mendapatkan hibah hingga Rp20 miliar per tahun.
“Dengan demikian Sampoerna Foundation maupun Tanoto Foundation masing-masing bisa mendapatkan anggaran hingga Rp20 miliar untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para guru penggerak di lebih 100 sekolah,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Rabu 22 Juli 2020.
Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, KH Arifin Junaidi mengkonfirmasi pihaknya mundur dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Arifin mengatakan, sejak awal program ini cukup aneh.
"Sejak awal program ini aneh, kami ditelpon untuk ajukan proposal dua hari sebelum penutupan. Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul," kata Arifin, dalam keterangannya, Selasa 22 Juli 2020.
Arifin menambahkan, proposal dari pihaknya pada 5 Maret dinyatakan ditolak. Namun, setelah itu pihaknya menghubungi lagi untuk melengkapi syarat-syarat. Selanjutnya, pihaknya juga diminta surat kuasa dari PBNU namun ditolak oleh Arifin karena sesuai AD/ART tidak perlu surat kuasa. "Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukkannya di detik-detik terakhir," kata dia lagi.
Selaras dengan NU, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno dalam surat pernyataan sikapnya menjelaskan beberapa alasan kemunduran Muhammadiyah dari program tersebut.
Alasan pertama, Kasiyarno mengatakan, Muhammadiyah menilai kriteria pemilihan organisasi penggerak Kemendikbud tidak jelas. Kemendikbud, lanjut dia, tidak membedakan antara lembaga CSR dan lembaga yang sepatutnya mendapat bantuan dari pemerintah.
Selanjutnya, Muhammadiyah merasa, tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian baru muncul beberapa tahun terakhir.
"Muhammadiyah memiliki 30 ribu satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammdiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka," kata Kasiyarno, Rabu 22 Juli 2020.
Ia menambahkan, Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan. Termasuk juga pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah.
"Sekalipun tanpa keikutsertaan kami dalam Program Organisasi Penggerak ini," kata dia lagi.