Krisis Kemanusiaan Papua & Palestina, Ini Seruan Tokoh & Agamawan

Sejumlah tokoh Indonesia menyatakan keprihatinannya atas krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia saat ini. Mulai dari krisis yang terjadi karena Perang Ukraina vs Rusia, Palestina yang terus digecet tentara Israel, hingga kekejaman terhadap warga Papua yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata dan separatis di Papua, menodai nilai-nilai kemanusiaan.

Keprihatinan itu dinyatakan dalam bentuk Seruan Perdamaian di Tanah Papua, dalam suatu pertemuan di Jakarta, Kamis 9 November 2023.

"Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua," tutur Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dikutip di antara pernyataan tersebut.

Seruan keprihatinan itu ditandatangani para tokoh, antara lain, Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ, Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA, Drs. Marzuki Darusman, S.H., Alissa Wahid (Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Pdt. Gomar Gultom (Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah), Mgr. Siprianus Hormat (KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia).

Berikut teks lengkap keprihatinan yang disampaikan para tokoh, baik agamawan, intelektual, tokoh ormas keagamaan.

SERUAN UNTUK PERDAMAIAN DI TANAH PAPUA

Jakarta, 9 November 2023

Situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini.

Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik.

Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat.

Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembagalembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua.

Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan.

Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai.

Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

Maka dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai.

Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog.

Tertanda,

Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ

Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA

Drs. Marzuki Darusman, S.H.

Alissa Wahid, Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah

Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia.