Krisis Iklim, Banyak Kota di Indonesia Terancam Tenggelam

Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Mochamad Saleh Nugrahadi menyebut Indonesia kini harus waspada dengan krisis iklim. Sebab, bila tidak ditangani dengan baik, krisis iklim akan menyebabkan sejumlah kota di pesisir hilang tenggelam.

Krisis Iklim di Indonesia

Potensi kota yang hilang menurutnya bisa terjadi jika permukaan tanah semakin turun sementara permukaan air laut semakin naik, akibat krisis iklim. Saleh tidak membicarakan kondisi yang akan datang. Sebab, sejumlah kota di pesisir pantai utara Pulau Jawa telah menciut akibat sebagian daratan tenggelam.

"Yang sekarang terjadi di pantai utara Pulau Jawa, bagaimana di kota-kota pesisir, garis pantai semakin mendekat. Kenapa mendekat? Karena banyak hal, entah itu abrasi atau memang tanahnya turun sementara air lautnya naik," kata Saleh dilansir dari Antara.

Dampak Krisis Iklim

Tidak hanya lahan yang semakin berkurang, dampak lainnya, kondisi yang dipicu krisis iklim itu akan menyebabkan berkurangnya ruang hidup. "Di Indonesia, kita kan negara kepulauan dan kebetulan memang kota-kota yang padat itu berada di pesisir. Dampaknya, tentunya dengan banyak pulau yang hilang, otomatis habitat hilang, ruang hidup makin berkurang," lanjutnya.

Selain itu, krisis iklim juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Perubahan suhu, curah hujan, dan kelembaban akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan nyamuk Anopheles yang merupakan penyebar penyakit malaria. "Kemudian kalau kemarau berkepanjangan juga jadi banyak debu, bisa menyebabkan penyakit ISPA," tutur Saleh.

Krisis iklim juga akan membawa dampak buruk pada ketersediaan air, pangan, hingga keanekaragaman hayati.

Upaya Pemerintah

Ia pun mendorong agar pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk membuat regulasi untuk mengendalikan perubahan iklim dan memastikan regulasi tersebut terimplementasi dengan baik di semua lini.

Selain itu, Saleh meminta agar monitoring dan evaluasi dalam bentuk regulasi perlu dijalankan secara bersama-sama. "Selain itu, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi, (regulasi) ini jalan semua atau tidak. Ini memang sesuatu yang tidak mudah karena menyangkut banyak pihak," tandasnya.