Komnas HAM Temukan Ketidaknetralan ASN di Pemilu 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya adalah gerakan masif kepala desa di Jawa Timur.

"Sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian dikutip Antara, Kamis, 22 Februari 2024.

Namun, Saurlin tidak menyebut secara terperinci paslon nomor urut 1, 2 atau 3 yang disebut mendapat dukungan dari gerakan para kepala desa ini.

Kejadian serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia menyebut terjadi rapat koordinasi kepala desa di kabupaten itu untuk memenangkan peserta pemilu tertentu.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti adanya arahan dari kepala daerah tertentu. "Adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Temuan lainnya yakni ASN di Kabupaten Cianjur yang sedang melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu. Terakhir, cawe-cawe dari Penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang videonya sempat viral di sosial media.

"Pj Gubernur Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung pembangunan IKN. Ajakan ini disampaikan pada HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024," tandasnya.