Komisi V DPR RI: Bangun Dermaga Baru dan Jembatan Jawa-Bali

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas penyeberangan Jawa Bali, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi perlu ada tambahan dermaga dan fasilitas pendukung seperti parkir. Fasilitas ini dirasa sudah cukup mendesak seiring dengan kemajuan ekonomi dan dunia pariwisata di Banyuwangi dan Bali.

Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah, menyatakan, penambahan dermaga ini sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi kepadatan atau bahkan kemacetan kendaraan di Pelabuhan penyeberangan Ketapang.
“Ini solusi jangka menengah, karena Banyuwangi merupakan pelabuhan kedua terbesar di Indonesia setelah Merak-Bakaheuni,” jelasnya saat meninjau Pelabuhaan Ketapang, Jumat, 7 Juli 2023.

Dia menegaskan, kondisi kemacetan di Pelabuhan Ketapang selama sepekan terakhir menjadi perhatian seluruh pihak. Dia menegaskan seluruh elemen harus saling bahu membahu dari semua stake holder dari Polisi, ASDP, KSOP, BPTD, serta instansi lain. “Saya yakin dan percaya dalam waktu dekat ini kemacetan bisa terurai,” tegasnya.

Dia mendorong adanya perluasan dermaga di Pelabuhan Ketapang. Perlu segera dibangun dermaga-dermaga baru untuk antispasi lonjakan alat tranportasi yang akan menyeberang ke Bali. Dergama baru, lanjutnya, bisa menampung kapal-kapal yang lebih besar. Sehingga pergerakan mobil ,barang dan orang juga cepat.

“Kalau kita bandingkan dengan Merak-Bakaheuni di sini tidak ada sepertiganya. Padahal arus kepadatan mobil, logistik dan orang hampir seimbang,” tegasnya lagi.

Dia juga memberikan atensi untuk penggunaan kapal yang lebih besar di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimabuk. Menurunya, kapal yang sudah tidak laik untuk pelayaran tidak boleh beroperasi di lintasan ini.

Sebagai solusi jangka panjang, Dia kembali menegaskan pentingnya pembangunan jembatan Jawa-Bali. Dia mendorong untuk segera dilakukan kajian untuk secepat mungkin jembatan Jawa-Bali itu terbangun. Dia menegaskan sudah menyampaikan gagasan untuk pembangunan jembatan Jawa-Bali dalam rapat penting strategis di senayan.

“Bahwa mereka akan mencoba melakukan kajian dulu, analisa seperti itu tentunya nanti secara bersama-sama,” terangnya.

Dari sisi anggaran, menurutnya pemerintah mampu. Anggaran bisa dialokasikan melalui APBN murni atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).  Akan tetapi yang menjadi bahan pertimbangan, harus menghormati keyakinan dan budaya masyarakat di Bali.

“Tapi dapat kita pastikan bahwa bukan hanya Banyuwangi, seluruh bangsa juga menghormati. Ini dampak ekonomi bukan yang lain-lain kalau terjadi kerumitan atau kesulitan seperti ini,” pungkasnya.