Komisi II DPR RI: Rekrutmen PTPS dan KPPS Di Jatim Masih Minim

Komisi II DPR RI melihat persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Rombongan terdiri dari 12 orang anggota komisi II DPR RI. kedatangan mereka di Kota Gandrung itu terkait persiapan pelaksanaan pilkada, termasuk masih minimnya rekrutmen PTPS dan KPPS di Jatim.

Sesuai rencana, mereka berada di kota Gandrung selama dua hari, terhitung mulai Senin, 12 Oktober 2020. Tim ini di pimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

Rombongan langsung menuju Pendopo Sabha Swagata Blambangan untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Banyuwangi dan stakeholder terkait. Hadir juga KPU dan Bawaslu Jawa Timur, KPU dan Bawaslu Banyuwangi, Situbondo dan Jember.

Pada kesempatan itu, Arif membahas pendanaan baik dari APBD maupun dari APBN yang secara khusus digunakan untuk pengadaan APD (alat pelindung diri) yang sudah turun dan bisa dicairkan.

"Yang tesisa adalah mengoptimalkan sosialisasi sampai pada masyarakat kita. Karena di tengah situasi Covid-19 sosialisasi tidak mudah," jelasnya, usai pertemuan, Senin, 12 Oktober 2020 petang.

Menurutnya, tidak mudah menggerakkan stakeholder yang terlibat baik partai politik, tim kampanye, pemkab sampai pemerintah desa, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, untuk menyampaikan semua hal yang terlibat pelaksanaan pilkada berbasis pada protokol kesehatan.

Arif menjelaskan, pengadaan APD untuk pilkada serentak itu penting dilakukan. Begitu juga masalah distribusi dan penggunaannya. Karena bisa jadi penggunaanya juga tidak mudah.

Dia juga menyoroti rekruitment Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pengawas TPS (PTPS) yang masih minim. Di Jawa Timur secara keseluruhan rekrutmen KPPS masih 35 persen, sedangkan untuk PTPS baru sekitar 40 persen.

Arif menyebutkan, salah satu kendalanya adalah persyaratan rapid test karena banyak orang yang takut untuk melaksanakan rapid test.

Dia akan mendorong untuk mencari solusinya di dalam rapat kerja dengan menteri, KPU RI dan Bawaslu RI. Sehingga solusi itu bisa mempercepat rekrutmen PTPS dan KPPS sesuai target dan tenggat waktu yang ditentukan.

"Sehingga diharapkan, pada saat penyelenggaraan pilkada, semua penyelenggara sudah siap, APD-nya siap, sosialisasi sudah mantap dan masyarakat tetap mengikuti pilkada secara tertib dan disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," pungkasnya.