Komisi D DPRD Surabaya Desak RS Surabaya Timur Segera Dibangun!
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera memulai pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur. Sebab, warga Surabaya Timur yang memang jauh dari pelayanan rumah sakit milik pemerintah sudah menantikan adanya rumah sakit plat merah.
“Kami minta pembangunan RS di Surabaya Timur segera dilakukan. Tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp204 miliar, dan pemenang tender proyek juga sudah ditentukan," ujar Khusnul.
Khusnul memaparkan, rumah sakit di Surabaya Timur merupakan proyek multiyears antara 2023 hingga 2024. Nilai pekerjaannya mencapai Rp503 miliar. Kemudian dilakukan lelang dan terpilih pemenang proyek dengan nilai final sebesar Rp 494.603.098.000 yang dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk.
"Pada 2023 ini, telah dianggarkan sebesar Rp 204.535.550.100 dan telah terserap Rp848 juta untuk manajemen konstruksi. Kemudian sisanya akan dikucurkan pada tahun depan," katanya.
Dengan anggaran sebanyak itu, maka pada akhir 2023 ini bangunan lantai satu dan dua RS di Surabaya Timur setidaknya sudah mulai terlihat. Termasuk sarana prasarana yang ada di dalamnya. Bahkan, diharapkan rumah sakit umum daerah (RSUD) modern type C yang bisa dikembangkan menjadi type B ini, dapat mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pada 2024 sembari proyek tersebut dituntaskan.
"Tahun ini harus sudah ada progres. Mungkin lantai satu atau lantai dua dan sebagainya. Kami minta report perkembangan RS di Surabaya Timur ini dilaporkan secara berkala kepada Komisi D," tegasnya.
Khusnul mengimbau, agar dinas di Pemkot Surabaya yang mengawal proyek ini benar-benar menaruh perhatian serius. Sebab, keberadaan RS di Surabaya Timur sangat dinantikan masyarakat Kota Pahlawan, terutama di wilayah Gunung Anyar, Rungkut, dan sekitarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan jangan sampai RS di Surabaya Timur belum rampung tatkala masa jabatan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berakhir.
"RSUD dengan fokus pelayanan ibu dan anak ini diharapkan mampu meningkatkan angka kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai penopang rencana strategis Kemenkes dalam upaya peningkatan mutu kesehatan masyarakat," pungkasnya.