Koalisi Partai Oposisi Israel Sepakat Depak PM Netanyahu

Dua pemimpin partai oposisi di parlemen Israel, Yair Lapid dan Naftali Bennett  hari Rabu malam sepakat untuk membentuk koalisi pemerintahan baru. Langkah ini membuka jalan bagi penggulingan pemerintahan yang dipimpin PM Benyamin Netanyahu yang sudah 12 tahun berkuasa.

Pengumuman dramatis itu dilakukan untuk mencegah terjadinya  pemilihan kelima berturut-turut hanya dalam waktu dua tahun. Kesepakatan bersejarah itu juga mencakup sebuah partai Islam kecil, Daftar Arab Bersatu, yang akan menjadikannya partai Arab pertama yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Dalam sebuah pernyataan di Twitter, Yair Lapid yang memimpin partai  Yesh Atid mengatakan dia telah memberi tahu presiden negara itu tentang kesepakatan itu. “Pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Itu akan melakukan segalanya untuk menyatukan masyarakat Israel,” katanya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Lapid dan Bennett yang memimpin partai Yamina akan membagi tugas sebagai perdana menteri secara bergilir. Bennett akan menjadi PM dua tahun pertama, sementara Lapid akan menggantikannya pada dua tahun berikutnya.

Kesepakatan itu masih perlu disetujui oleh Knesset, atau parlemen, dalam pemungutan suara yang diperkirakan akan berlangsung awal pekan depan. Jika berhasil, Lapid dan beragam mitranya akan mengakhiri pemerintahan Netanyahu selama 12 tahun yang memecahkan rekor sebagai pemerintah paling lama di Israel.

Netanyahu, yang putus asa akibat tuduhan korupsi, diperkirakan akan melakukan segala kemungkinan dalam beberapa hari mendatang untuk mencegah koalisi baru mengambil alih kekuasaan. Netanyahu akan berusaha mati-matian untuk tetap berkuasa. Apabila dia jatuh, tuduhan korupsi terhadap dirinya dipastikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan tuntutan.

Pemerintah darurat yang dibentuk tahun lalu antara Netanyahu dan mantan kepala militer Benny Gantz untuk memerangi pandemi virus corona,  dengan cepat terperosok dalam pertengkaran politik dan runtuh pada bulan Desember. Pemerintah itu tetap di tempat sebagai caretaker.

Presiden Baru

Sementara itu, di tengah kebuntuan politik, parlemen pada hari Rabu memilih Isaac Herzog, seorang politisi veteran dan keturunan keluarga terkemuka Israel, sebagai Presiden Israel.

Jabatan presiden adalah peran seremonial, fungsi utamanya sebagai kompas moral bangsa dan menjaga persatuan.

“Saya bermaksud menjadi presiden semua orang,” kata Herzog, yang mendiang ayahnya memegang posisi yang sama, setelah pemungutan suara dihitung. “Kita harus mempertahankan status internasional Israel dan reputasi baiknya melawan antisemitisme dan kebencian terhadap Israel, dan melestarikan pilar demokrasi kita, ” seperti dikutip TRTWorld.com.

Herzog, 60 tahun, adalah mantan ketua Partai Buruh Israel dan pemimpin oposisi yang gagal melawan Netanyahu dalam pemilihan parlemen 2015.

Dia berasal dari keluarga Zionis terkemuka. Ayahnya, Chaim Herzog, adalah duta besar Israel untuk PBB sebelum terpilih sebagai presiden. Pamannya, Abba Eban, adalah menteri luar negeri dan duta besar pertama Israel untuk PBB dan Amerika Serikat. Kakeknya adalah kepala rabi pertama di negara itu.

Dia mengalahkan penantang Miriam Peretz dengan selisih 87-26. Peretz, 67, adalah seorang pendidik dan dosen terkemuka yang kehilangan dua putranya dalam pertempuran selama dinas militer mereka. Pada 2018 dia dianugerahi Penghargaan Israel, penghargaan tertinggi negara itu, untuk pencapaian seumur hidup.

Presiden Isaac Herzog akan mulai menjabat bulan depan dan dapat memainkan peran dalam politik Israel di masa depan. Tanggung jawab presiden termasuk memilih pemimpin partai di parlemen yang dia senangi. Jika negara dipaksa melakukan pemungutan suara lagi, Herzog dapat membantu menentukan siapa yang menjadi perdana menteri.

Presiden juga memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan—membuat Herzog berpotensi menjadi pemain kunci jika Netanyahu, yang diadili karena berbagai tuduhan korupsi, akhirnya dinyatakan bersalah.(nis)