Khofifah Raih Penghargaan Ibu Perangkat Desa Jatim dari PPDI

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meraih penghargaan sebagai Ibu Perangkat Desa Jatim dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim. Penghargaan diserahkan langsung Ketua PPDI Jatim Sutoyo M. Muslih dalam rapat yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-13 PPDI Jatim di JX International Surabaya, Selasa 19 Desember 2023.

Sutoyo M. Muslih menjelaskan, penghargaan diberikan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Gubernur Khofifah atas perhatian dan dukungan terhadap para perangkat desa.

Menurutnya, Khofifah adalah sosok gubernur yang selalu memberi perhatian kepada para perangkat desa. “Oleh karena itu, kami selama ini selalu tegak lurus melaksanakan program-program Ibu Gubernur di desa-desa yang menyentuh masyarakat tanpa terkecuali,” kata Sutoyo dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap kerja keras dan dedikasi dari para perangkat desa yang ada di Jatim. Sehingga berbagai capaian dan prestasi berhasil diraih oleh Pemprov Jatim.

“Prestasi dan capaian berkat kerja keras panjenengan semua para perangkat desa di Jatim. Sehingga penurunan angka kemiskinan di Jatim terbanyak dibanding provinsi lain. Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem yang turunnya ekstrem sekali,” kata mantan Mensos RI itu.

Ia lantas merinci sejumlah capaian berdasar rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Seperti angka kemiskinan di Jawa Timur dalam kurun waktu Maret 2021 – Maret 2023 turun sebanyak 383.920 jiwa. Angka ini merupakan tertinggi di antara provinsi lain pada kurun waktu yang sama.

Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem di Jatim. Dari tahun 2020 dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa menjadi 0,82 persen atau setara 331.970 jiwa pada Maret 2023. "Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, Jatim berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen atau setara 1.480.140 jiwa," tuturnya.

Tak hanya itu, peran nyata para perangkat desa juga tercermin dalam capaian desa wisata, desa mandiri, dan desa devisa yang memuaskan dengan desa wisata terbanyak dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 dengan total sebanyak 8 desa wisata.

“Kemudian Jatim juga menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di antara provinsi lain. Jumlah desa mandiri di Jatim mencapai 2.800 desa atau setara 24,44 persen nasional. Lalu 3.674 desa masuk kategori desa maju dan 1.247 desa masuk kategori berkembang,” jelasnya.

"Jatim saat ini juga tercatat memiliki 149 desa devisa dari total 613 desa devisa se-nasional. Jumlah tersebut setara dengan 24 persen desa devisa yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, dalam hal ketahanan pangan, Jatim menjadi lumbung pangan nasional sejak tahun 2020 dengan produksi padi tertinggi nasional. Bahkan di Tahun 2023 ini, produksi padi di Jatim mencapai 9,59 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan berkontribusi sebesar 17,89 persen dari produksi nasional yang sebesar 53,63 juta ton GKG.

“Hal yang sama juga pada produksi pisang dan jagung, Jatim merupakan tertinggi di Indonesia. Ini semua berkat perangkat desa yang telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para petani,” ungkap Khofifah.

Lebih lanjut Ketua Muslimat NU itu mengatakan, perangkat desa juga berperan penting dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa dan realisasi penyaluran dana desa. Per 27 November 2023, BLT yang tersalurkan mencapai Rp 1,037 triliun atau setara 93,52 persen.

BLT ini disalurkan untuk 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7.719 desa se-Jatim. Juga realisasi penyaluran dana desa yang mencapai Rp 7,792 triliun dari Rp 8,180 triliun atau setara 95,25 persen.

Untuk itu, sebagai salah satu bentuk apresiasi, dalam acara tersebut Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Keuangan Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 untuk Aparatur Pemerintah Desa senilai total Rp52,3 M. Secara simbolis bantuan tersebut diterima oleh Ketua PPDI Jawa Timur, Sutoyo M. Muslih.

“Saya berharap apresiasi ini bisa mendorong semangat para perangkat desa ke depannya. Sehingga para perangkat desa bisa bekerja lebih baik lagi, lebih berarti lagi, dan apa yang sudah dicapai bisa terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam laporannya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah, Jawa Timur mengalami kemajuan yang pesat.

"Semua indikator pembangunan telah tercapai. Capaian ini juga tidak terlepas dari kontribusi pada perangkat desa di Jawa Timur," ujarnya.

Untuk itu, sebagai wujud perhatian dari Gubernur Khofifah, sejak tiga tahun terakhir selalu dialokasikan tambahan intensif honorarium untuk perangkat desa di Jatim.

"Alokasi bantuan keuangan honorarium sejak tahun 2022, 2023, dan 2024 mendatang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan perangkat desa sekaligus menjadi suntikan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Adhy.

Ingatkan Jaga Kondusifitas di Tahun Politik

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengajak seluruh perangkat desa untuk mengambil bagian dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Kondusifitas sangat perlu dijaga lantaran jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim mencapai 31.402.838 pemilih yang tersebar di 120.666 TPS.

“Bersama-sama mari kita menjadi bagian yang menciptakan kondisi aman, damai, dan tentram pada Pemilu tahun 2024 kelak,” katanya.

Ia menyebut, setiap tahun politik selalu ada potensi dan pemicu konflik sehingga harus dideteksi sedini mungkin agar hal-hal tersebut tidak terjadi.

Selain itu, Gubernur Khofifah mengingatkan kalau sering kali konflik terjadi juga karena berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, ia meminta agar menerapkan empat hal ketika menerima suatu informasi.

Pertama baca informasi secara utuh, detail, dan teliti isinya. Kedua, konfirmasi kepada penyebar informasi dari mana asal informasi tersebut. Ketiga, cek sumber informasi, apakah kredibel atau tidak, dan terakhir pastikan melalui search engine apakah ada informasi yang sama.

"Guna mengantisipasi adanya potensi konflik baik terkait momen pemilu maupun selainnya, Pemprov Jatim juga telah membekali para kepala desa dengan ilmu paralegal melalui Pelatihan Pra Paralegal Justice Award yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beberapa waktu lalu," imbuhnya.